Diplomat Top AS dan China Bertemu di Tengah Perang Rusia di Ukraina

Jakarta, Inakoran

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan timpalannya dari China Wang Yi pada hari Sabtu di Indonesia untuk pembicaraan tatap muka pertama mereka sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina.

Selama pertemuan, yang berlangsung di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri Kelompok 20 itu, kedua diplomat menegaskan pentingnya menjaga jalur komunikasi terbuka meskipun mereka memiliki perbedaan mengenai masalah termasuk Taiwan dan hak asasi manusia.

Kepada Wang, Blinken mengatakan bahwa dia "menantikan percakapan yang produktif dan konstruktif."

Sementara itu, menteri luar negeri China mengatakan, kedua negara perlu mempertahankan "pertukaran normal" dan bekerja sama untuk memastikan bahwa hubungan akan terus bergerak maju di sepanjang "jalur yang benar."
Dia juga mengatakan "koeksistensi damai dan kerja sama win-win" melayani kepentingan rakyat kedua negara.

Diskusi mereka juga kemungkinan akan meletakkan dasar bagi kemungkinan keterlibatan antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping, yang menurut Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan pada akhir Juni dapat diharapkan "selama beberapa minggu ke depan."

Biden dan Xi, melakukan komuniaksi terakhir pada bulan Maret, melalui panggilan video, setelah invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari.

Dalam pembicaraan itu, Biden memperingatkan Xi tentang "konsekuensi" yang akan dihadapi Beijing jika masuk untuk mendukung agresi militer Rusia di Ukraina.

Pemerintahan Biden tetap waspada atas keselarasan antara China dan Rusia, karena Barat terus menjatuhkan sanksi terhadap Moskow atas invasi tersebut.

Pertemuan langsung sebelumnya antara Blinken dan Wang berlangsung pada bulan Oktober di Roma.

Pada bulan Juni lalu, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin bertemu dengan Menteri Pertahanan China Wei Fenghe di sela-sela KTT Keamanan Asia di Singapura, yang dikenal sebagai Dialog Shangri-La.

Tapi mereka saling bertikai atas Taiwan, sebuah pulau demokratis berpemerintahan sendiri yang dipandang Beijing sebagai miliknya. Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinan atas aktivitas militer Beijing di dekat Taiwan dan telah mendesaknya untuk berhenti menekan wilayah itu.

Pemerintahan Biden telah berusaha untuk membangun apa yang disebutnya "pagar pembatas," atau saluran komunikasi yang memadai, sehingga persaingan yang semakin ketat tidak berubah menjadi konflik.