Dorong Pemerataan Ekonomi, Pemerintah Kebut Bangun Kawasan Perbatasan
Jakarta, Inako
Dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan mendorong pemerataan ekonomi, pemerintah melalui Kementerian PUPR terus melakukan pembangunan pos lintas batas negara (PLBN). Tujuannya adalah mengurangi disparitas dan memeratakan pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan perbatasan.
BACA JUGA: Pembangunan Ruas Tol Sumatera Utara Sepanjang 143,25 Km Ditargetkan Rampung Juli 2023
Setelah menyesaikan 7 PLBN pada pembangunan tahap/gelombang satu, secara bertahap Kementerian PUPR tengah menyelesaikan lanjutan pembangunan PLBN pada gelombang kedua sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2019.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan PLBN ini tidak hanya menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi yang terpenting sekali adalah fungsi pertahanan keamanan dan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia.
BACA JUGA: Pemerintah Rampungkan 36 Bendungan Periode 2015-2022
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, pada gelombang dua hingga saat ini sebanyak 6 PLBN telah selesai konstruksinya, yakni PLBN Terpadu Sota di Kabupaten Merauke Papua, PLBN Terpadu Serasan Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, PLBN Terpadu Jagoi Babang
Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, PLBN Terpadu Sei Pancang Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, PLBN Terpadu Napan Kabupaten Timor Tengah Utara NTT, dan PLBN Terpadu Yetetkun Kabupaten Boeven Digoel Papua.
BACA JUGA: Pemerintah Rampungkan 36 Bendungan Periode 2015-2022
"Untuk PLBN Long Nawang dan PLBN Labang di Kalimantan Utara sedang dalam tahap pembangunan, sementara PLBN Sei Kelik Kalimantan Barat dan PLBN Oepoli NTT akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan titik batas kedua negara dan untuk PLBN Long Midang akan dilanjutkan pembangunannya setelah pembangunan akses menuju lokasi selesai," kata Diana.
KOMENTAR