DPRD Sulbar Minta BUMD Bangun Sinergi Dengan Bisnis Masyarakat

Inakoran

Tuesday, 24-04-2018 | 01:20 am

MDN
Anggota DPRD Sulbar, Abdul Rahim. [ist]

ong>Mamuju, Inako –

DPRD Provinsi Sulawesi Barat meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membangun sinergi dengan masyarakat dalam menggali dan mengelola potensi sumber daya alam yang ada di daerah itu. Untuk itu, kalangan dewan meminta BUMD tidak menggarap bisnis yang sudah dikembangkan oleh masyarakat.

Hal itu bertujuan agar usaha yang tengah dijalankan masyarakat tidak mati akibat kalah bersaing dengan usaha yang dikembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemerintah.

"Kami minta agar BUMD Sulbar tidak mengelola bisnis yang sudah dikelola masyarakat, Garap bisnis baru yang intinya bisa meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah)," kata anggota DPRD Sulbar, Abdul Rahim di Mamuju, Senin.

Provinsi Sulbar, kata Abdul, sangat kaya akan sumber daya alam. Terkait hal itu, ia meminta pengelola BUMD untuk mendorong tumbuhnya investasi di daerah itu, guna menggali dan mengelola sumber daya alam yang ada sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Sulbar.

"Sulbar berpotensi menjadi kawasan baru pertumbuhan ekonomi dan investor akan tertarik mengelola karena kekayaan alam yang melimpah diberbagai sektor, ini sangat menarik dikembangkan BUMD dengan mensinergikan pengembangan investasi yang masuk," katanya.

BUMD, lanjut Abdul, bisa mendorong usaha yang tengah dibangun masyarakat dalam menggali dan mengolah sumber daya alam yang ada.

“Jadi kehadiran BUMD tidak boleh mengganggu bisnis masyarakat yang membuat masyarakat sulit mengembangkan bisnisnya namun membuka peluang usaha baru yang lebih besar,” katanya.

Menurut dia, BUMD Sulbar harus digerakkan orang yang profesional dan pengalaman seta memiliki visi karena orientasi bisnis yang muaranya peningkatan PAD.

"Jangan dikelola mereka yang tidak mengerti pengembangan bisnis dengan memanfaatkan potensi daerah, atau hanya mau cari untung saja," katanya.

Ia mengatakan, dana yang digelontorkan untuk BUMD Sulbar cukup besar mencapai Rp60 miliar ini harus dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

KOMENTAR