Faisal Basri Nilai Utang RI Tak Mampu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, Inako

Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan, utang pemerintah yang dikelola pemerintah untuk alokasi pembangunan infrastruktur hanya sedikit. Sehingga, alokasi utang tersebut lebih banyak digunakan untuk meningkatkan pos-pos lain termasuk belanja pegawai.

"Sekarang utang dipakai umum, generik. Jadi nggak bener nih," kata Faisal dalam konferensi pers, Rabu (21/3/2018).

Menurut Faisal, pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat ini sebagian besar merupakan utang yang dikeluarkan melalui perusahaan BUMN yang mengerjakan proyek tersebut. Faisal mencontohkan seperti proyek LRT anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya Rp 1,6 triliun. "Selebihnya disuruh Adhi Karya yang mencari," imbuhnya.

Terlebih kepemilikan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) didominasi oleh kepemilikan investor asing. Hal ini akan membahayakan pasar SBN Indonesia.

Menurutnya, terdapat kekhawatiran jika dimiliki investsor asing yakni, tidak dapat dikendalikan lantaran pasar tidak dapat dikendalikan. Ketika pasar mengalami gejolak, dikhawatirkan investor asing keluar dari SBN.

"Kalau saran saya, lebih baik perbanyak utang dengan bank dunia, seperti ADB, Jepang, itu jaminan lebih efektif. Tapi kita nggak bisa merdeka, nggak bisa suka-suka pakai anggaran, nggak bisa cawe-cawe," jelas faisal.