Forum Rektor Indonesia Ingin Pemerintah Batasi Izin Perguruan Tinggi Asing

Jakarta, Inako 

Forum Rektor Indonesia (FRI) menyampaikan usulan kepada Pemerintah agar pemberian izin pendirian perguruan tinggi (PT) asing di Indonesia harus selektif dan diberi batasan dan syarat yang jelas.

Salah satu batasan yang dimaksud misalnya Pemerintah hanya memberi izin operasional kepada PT asing yang berbasis riset. Selain itu, PT asing idealnya dibangun di daerah-daerah perbatasan seperti di NTT, NTB, Sulawesi Utara, dan Sabang.

Sikap dan usulan Forum Rektor tersebut di sampaikan oleh Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Asep Saipuddin di Jakarta, Selasa (30/1/2018).

“Misalnya PT asing yang kuat integrated farming di NTT dan NTB sehingga PT itu harus investasi untuk inovasi, knowledge creation, serta mengajak PT lokal dan nasional untuk berkolaborasi,” kata Asep.

Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Fathur Rokhman menilai dari sudut pandang yang berbeda. Ia berpendapat, kebijakan tentang PT asing beroperasi di Indonesia memang bisa menjadi ancaman dan tantangan bagi kampus swasta dan negeri.

Ancaman bisa dirasakan oleh para pengelola perguruan tinggi swasta yang selama ini sering mengabaikan ketentuan standar mutu dan pelayanan. Kehadiran PT asing bagi perguruan tinggi semacam ini, kata Fathur, akan mengancam eksistensi lembaga pendidikan tersebut di tengah masyarakat.

Akan tetapi, pada sisi yang lain, kebijakan ini juga akan menjadi peluang bagi perguruan tinggi bermutu. PT asing bisa menjadi mitra strategis dalam pengembangan prestasi dosen dan mahasiswa sekaligus meningkatkan kapasitas kampus. Selain itu, PT asing juga menjadi lawan latih bagi kampus dalam pengembangan mutu dan layanan yang berstandar internasional.

Sementara itu, Dirjen Kelembagaan Kemenristekdikti Patdono Suwignjo menambahkan, masuknya PT asing akan menangkap calon mahasiswa yang selama ini memilih kuliah ke luar negeri untuk tetap di Indonesia.

Misalnya, yang setiap tahunnya ada 80.000 orang menghabiskan uang untuk kuliah di Australia, maka nanti mereka bisa tetap di Indonesia dengan kuliah di kampus yang memiliki kualitas sama dengan di Australia.

Sebelumnya, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) telah menyatakan penolakannya terhadap rencana Pemerntah untuk mendirikan PT asing di Indonesia.