Ganjar-Mahfud Akan Percepat Digitalisasi Untuk Mencegah Korupsi di Indonesia

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga Ganjar-Mahfud berkomitmen mempercepat digitalisasi di seluruh Indonesia, jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres tahun depan. Menurut Ganjar-Mahfud, digitalisasi merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya korupsi di semua instansi pemerintah, baik Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Senada dengan komitmen Ganjar-Mahfud, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengakui, korupsi masih menjadi salah satu tantangan terbesar bangsa saat ini, selain kolusi dan nepostisme, dan tantangan tersebut harus terus diperangi bersama dengan berbagai cara, salah satunya dengan digitalisasi birokrasi.

“Digitalisasi jadi target reformasi birokrasi kami, sehingga demikian jika digitalisasi ini jalan, akan ada banyak hal yang bisa kita kerjakan terkait pencegahan korupsi,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, di Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Sebagai Capres yang pernah menjadi kepala daerah selama 10 tahun di Jawa Tengah, Ganjar menyadari betul manfaat digitalisasi dalam layanan pemerintahan. Karena itu, ia dan Mahfud bertekat akan mempercepat proses digitalisasi di seluruh daerah di Indonesia.

Salah satu target dari program digitalisasi adalah pengadaan barang dan jasa. Pengalaman Ganjar waktu menjabat Gubernur Jawa Tengah menunjukkan, belanja produk dalam negeri lewat e-katalog sangat efektif mencegah terjadinya korupsi. Hal tersebut dikarenakan penggunaan anggaran lebih transparan, terbuka, dan terukur.

Komitmen Ganjar-Mahfud mempercepat digitalisasi untuk mencegah korupsi sejalan dengan upaya pencegahan korupsi yang dimotori Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, di Jakarta, beberapa waktu lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, pemberantasan korupsi tak hanya dilakukan saat menangkap koruptor, tetapi juga upaya mencegah orang melakukan korupsi.    

“Pencegahan korupsi jadi penting, terutama melakukan pencegahan dengan perbaikan sistem. Lewat pencegahan maka tidak akan ada celah terjadinya korupsi dan kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara,” kata Firli.

Komitmen KPK untuk memberantas korupsi melalui upaya pencegahan, tampaknya sejalan dengan program digitalisasi birokrasi yang menjadi komitmen pasangan Ganjar-Mahfud, jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, pada Pilpres tahun depan.