Hentikan Perang Suku, Pemerintah Papua Nugini Kirim Pasukan Ke Provinsi Hela

Binsar

Wednesday, 17-07-2019 | 07:22 am

MDN
Kepolisian dan Angkatan Darat Papua Nugini memutuskan mengirim puluhan personil kepolisian dan tentara ke Provinsi Hela guna menghentikan perang suku yang telah menewaskan 24 orang beberapa hari lalu. [ist]

Jakarta, Inako

Kepolisian dan Angkatan Darat Papua Nugini memutuskan mengirim puluhan personil kepolisian dan tentara ke Provinsi Hela guna menghentikan perang suku yang telah menewaskan 24 orang beberapa hari lalu.

Perdana Menteri James Marape menyatakan akan memburu seluruh pelaku dan menjanjikan menjatuhkan hukuman mati.

Pengiriman anggota kepolisian dan tentara, kata James, bertujuan menciptakan keamanan warga usai terjadi perang suku yang menelan korban 24 orang meninggal, termasuk anak-anak, perempuan serta ibu hamil.

"Pengiriman pasukan dilakukan untuk menjamin keamanan dan mencegah kekerasan berlanjut," kata Kepala Kepolisian Papua Nugini, Bryan Kramer, seperti dilansir AFP, Selasa (16/7).

Menurut Kramer, mereka akan memburu pelaku menggunakan pemantauan satelit dan pesawat nirawak. Para pelaku diyakini sudah kabur dan bersembunyi di wilayah hutan lebat.

Kramer menyatakan sejumlah suku di kawasan Hela memang berperang selama berabad-abad. Namun, biasanya mereka tidak pernah menganiaya perempuan, anak-anak, orang tua atau kalangan yang dianggap tidak berdaya.

"Pembunuhan tanpa ampun ini mengubah segalanya. Ini adalah aksi balas dendam terburuk sepanjang sejarah negeri ini," kata Kramer.

Peristiwa ini mengejutkan seantero Papua Nugini. Apalagi sang PM berasal dari daerah yang dilanda perang suku.

Diduga konflik antara suku Raipbo dan Suku Pulgma Nambka di Provinsi Hela dipicu perebutan kekuasaan atas cadangan emas lokal di wilayah yang kaya akan mineral tersebut. 

Marape juga menyalahkan tiga panglima perang yang melawan kelompok suku Tagali guna memperebutkan cadangan emas lokal tersebut.

Papua Nugini memang terkenal memiliki masyarakat beragam. Mereka memiliki lebih dari 800 bahasa dan suku yang kuat.

Dalam sejumlah kasus, masyarakat lokal bahkan lebih menjunjung tinggi tokoh masyarakat dibandingkan dengan menaati pemerintah pusat.

Selain itu, perbandingan jumlah penduduk dan aparat keamanan yang tidak sepadan dianggap turut memperburuk skala konflik. Sebab di sana hanya ada 60 polisi untuk menjaga 400 ribu warga.

KOMENTAR