IMF Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi RI 5,5% di 2019

Washington, Inako

International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan terus membaik seiring dengan perkembangan ekspor dan investasi. IMF mempredikakan tahun 2018 ekonomi RI tumbuh 5,3% sementara tahun 2019 tumbuh 5,5%.

Director of the Asia Pacific Department at IMF Changyong Rhee mengatakan, ekonomi Indonesia terus menunjukkan kinerja baik, didukung oleh perpaduan kebijakan ekonomi makro dan reformasi struktural. Pertumbuhan ekonomi Indoensia ke depan dipimpin oleh ekspor dan investasi yang lebih tinggi. Adapun inflasi akan mendekati 3% dan defisit transaksi berjalan diperkirakan akan tetap di bawah 2% dari PDB.

Meskipun begitu, Indonesia juga menghadapi masalah atas ancaman pembalikan arus masuk modal, pertumbuhan yang lebih lambat di China, serta ketegangan perdagangan geopolitik dan global.

“Adapun risiko domestik termasuk masih mininya pendapatan pajak dan suku bunga kredit yang tinggi,” ujar Rhee.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi global yang terjadi saat ini mendongkrak harga komoditas membawa efek baik ekonomi Indonesia.

Kebijakan moneter yang konsisten dengan menahan suku bunga sejak September 2017 terdorong rendahnya inflasi. Menurut Rhee, ke depan, Bank Indonesia (BI) harus tetap berupaya fokus untuk menjaga inflasi.

Rhee yakin kebijakan fiskal ke depan harus diarahkan untuk membangun kembali bantalan fiskal, dengan defisit fiskal diperkirakan sekitar 2,55% dari PDB pada di 2018-2019, di bawah 3% dari batas atas PDB. Pemerintah Indonesia juga harus terus memperluas infrastruktur, kebijakan sosial, serta harus tetap memangkas subsidi.

Selain pembangunan infrastruktur, Indonesia juga harus mendorong pertumbuhan jangka menengah untuk mengatasi kebutuhan tenaga kerja angkatan kerja muda yang akan membutuhkan reformasi yang berkelanjutan untuk pasar tenaga kerja, produk, dan jasa keuangan.

“Prioritas termasuk mempromosikan partisipasi tenaga kerja perempuan; mereformasi pasar manufaktur untuk mendorong investasi swasta yang lebih tinggi; merampingkan dan menyelaraskan peraturan yang rumit; meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah; dan mendorong pendalaman keuangan dengan kerangka pengawasan yang baik,” ujar Rhee.