Ini Skema Baru Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur Labuan Bajo
Pembangunan infrastruktur di Tanah Air membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, pemerintah meluncurkan skema baru pembiayaan yang tidak membebani APBN, yakni blended finance. Proyek pertama yang akan ditawarkan dengan skema ini adalah pengembangan infrastruktur di pulau-pulau di kawasan sekitar Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.
Apa yang dimaksudkan dengan blended finance? Ini merupakan sebuah skema baru pembiayaan yang bersumber dari filantropi atau dana donasi orang kaya dunia. Seperti diketahui dana filantropi yang tersimpan di bank-bank saat ini diperkirakan sekitar US$ 12 triliun (Rp 162.255,5 triliun).
Menurut Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Arif Havas Oegroseno, saat ini pemerintah tengah mengundang investor yang tertarik dalam pembangunan berbasis Sustainable Development Goals (SDGs). Ia mengatakan investasi pengembangan infrastruktur pulau-pulau di Labuan Bajo ditawarkan dalam satu paket yakni distribusi air tawar, pengelolaan sampah dan pengaturan pelabuhan kecil.
Meski blended finance kerap dikaitkan dengan dana filantropi, tetapi pemerintah, kata Havas, akan lebih memilih menarik pendanaan melalui investasi. Namun tentu saja investasi ini tidak menawarkan internal rate return yang tinggi.
"Pendanaan bisa dari multilateral development bank, maupun investor biasa. Sehingga risiko mitigasi bisa ditanggung bersama," kata Harvas di Jakarta, Kamis (8/2/2018).
Tetapi Havas masih belum mau membeberkan nilai investasi ataupun target dana yang akan diperoleh terhadap proyek tersebut. Pasalnya, pemerintah masih akan menghitung ulang kebutuhan paket pembangunan yang ditawarkan. Yang pasti, tegasnya, pemerintah sudah bertemu dengan beberapa lembaga yang bisa membantu mendesain proyek tersebut. "Kami butuh kalkulasi yang clear," jelas Havas.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim ada potensi US$ 12 triliun (Rp 162.255,5 triliun) pendanaan yang bersumber dari kaum dermawan. Dana itu tersimpan di bank-bank di dunia seperti dana filantropi.
Terkait dengan pengembangan Labuan Bajo dan sekitarnya, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengaku saat ini sudah ada konsorsium yang tertarik untuk berinvestasi di Labuan Bajo, salah satunya melalui skema blended finance.
Menurut Arief, tim internal Kementerian Pariwisata telah dibentuk untuk menindaklanjuti hal itu. "Mungkin triwulan II-2018 ini kami follow up lagi, setelah selesai badan otorita (Labuan Bajo)," ujarnya.
Sementara Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo menyatakan, belum ada aturan khusus tentang blended finance. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan diberlakukan di Indonesia. Menurutnya, selama ini penggunaan dana filantropi melewati PT Sarana Multi Infrastruktur, baik dana dari dalam negeri maupun dana dari luar negeri.
TAG#Infrastruktur, #Ntt, #Manggarai Barat, #Labuan Bajo, #Kementerian Pariwisata, #Blended Finance
182205384
KOMENTAR