Istana Angkat Bicara Terkait Polemik Pelepasan Hijab saat Pengukuhan Anggota Paskibraka

JAKARTA, INAKORAN.com - Istana akhirnya angkat bicara menanggapi kontroversi terkait anggota Paskibraka 2024 yang melepas hijab saat pengukuhan oleh Presiden Jokowi pada Selasa (13/8/2024). Kepala Staf Presiden, Moeldoko, menyebut Presiden Jokowi menekankan pentingnya penghormatan pada keyakinan para anggota.

"Kalau dari Pak Presiden adalah bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta, saya pikir itu yang perlu dipikirkan," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, (15/8/2024).

Walaupun demikian, Moeldoko tidak memberikan pandangan terkait apakah nantinya para anggota diperbolehkan memakai jilbab atau tidak saat bertugas pada upacara 17 Agustus mendatang.  

Baca juga: Megawati Sebut Ada Upaya Ambil Alih PDI Perjuangan, Budi Arie: Mau Nuduh Jokowi?

"Oh saya tidak terlibat di situ ya nanti kita mesti tergantung bagaimana ada pembinanya di situ, nanti pasti akan mencari solusi yang terbaik."

Kontroversi bermula ketika 18 anggota Paskibraka melepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN) selasa kemarin. Akibatnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dihujani kritik.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa pelepasan hijab tersebut dilakukan secara sukarela oleh para anggota, sesuai dengan aturan yang ada.

Baca juga: Ada Upaya Ambil Alih PDI Perjuangan, Megawati Batal Pensiun dan Putuskan Ingin Jadi Ketum Lagi

"Penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," kata Yudian.

Namun, mengingat respon publik terus berkembang, Yudian meminta maaf kepada masyarakat dan memastikan bahwa BPIP tidak memaksakan pelepasan hijab.

"BPIP menyampaikan terima kasih atas peran media memberitakan Paskibraka selama ini. BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang.”

Baca juga: Usulkan Jokowi jadi Ketum Golkar, Dewan Pakar: UU MD3 Aja Bisa Diubah, Apalagi AD/ART Partai