Isu Uighur di China, Bukan Masalah Agama, Tapi Separatisme

Jakarta, Inako

Masalah Uighur sesungguhnya bukan isu persekusi terhadap umat Islam di provinsi Xinjiang oleh aparat keamanan Tiongkok. Xinjiang merupakan provinsi Tiongkok paling Barat berbatasan dengan negara-negara Asia Tengah. Masalah Uighur pada hakikatnya adalah masalah separatisme.

Pernyataan ini disampaikan oleh Nurwidiyanto, mahasiswa Indonesia yang tengah studi S3 di Tiongkok  (China) dan telah studi di negeri itu sejak tahun 2011.

BACA JUGA: Umat Islam Bebas Jalankan Ibadahnya Tanpa Ada Pembatasan Pemerintah Komunis di China

Nurwidiyanto yang saat ini menjadi Ketua Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) di Tiongkok mengamati bahwa sejumlah pihak asing dan media Barat kerap mencampuradukkan antara isu separatisme dan kebebasan beragama seolah terdapat pembatasan beribadah atau persekusi terhadap umat Muslim Uighur dengan peristiwa penegakan hukum yang dilakukan aparat keamanan Tiongkok terhadap kelompok perlawanan bersenjata Uighur yang beraspirasi melepaskan Xinjiang dari Tiongkok dan menjadi negara sendiri. Namun pemberitaan yang terdengar dan sampai di komunitas Muslim di berbagai negara seolah tidak ada kebebasan beragama dan umat Muslim di Xinjiang dizalimi penguasa Tiongkok.

“Sejarah Muslim Uighur di Xianjiang memang sudah lama ingin memerdekakan diri dari Cina, bahkan sejak era dinasti Qing. Jadi bukan murni persoalan agama,” katanya dalam diskusi virtual yang diadakan PW ISNU DKI Jakarta, Sabtu (20/6).

BACA JUGA: Diskusi Film Pengantin: Medsos Berpotensi Picu Pekerja Migran Indonesia Sektor Informal Jadi Radikal

Penggunaan isu agama dilakukan kelompok perlawanan Uighur adalah untuk mendapat dukungan masyarakat dunia. Apabila yang ditonjolkan adalah perbedaan etnis antara mereka dengan mayoritas suku Han di Tiongkok, kelompok itu tampaknya telah memperkirakan perjuangan mereka tidak akan mendapat simpati besar dibandingkan bila mereka menggunakan isu agama.

“Kelompok perlawanan Uighur adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas terorisme di Tiongkok. Pada tahun 2012, ada seorang imam yang lebih pro ke pemerintah Tiongkok, ketika sholat Subuh ditusuk pelaku yang diduga anggota kelompok ekstrimis. Setahun sebelumnya, di salah satu stasiun kereta api, terjadi aksi teroris oleh mereka yang membawa pedang dan membabat habis kerumunan orang yang tengah membeli tiket,” kata Nurwidiyanto lagi dalam keterangan tertulis yang diterima Inakoran.com, Selasa (23/6/2020).

BACA JUGA: Joe Biden akan bertemu dengan keluarga George Floyd di Houston

Karena itu, masuk akal bila pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan khusus terhadap beberapa elemen Uighur di Xinjiang. “Seperti negara lainnya, pemerintah Tiongkok juga ingin menjaga keamanan dan stabilitas politiknya, sehingga kebijakannya terkait masalah Uighur sebenarnya dapat dipahami,” katanya.

Penyebab separatisme kelompok perlawanan Uighur menurut pengamatan Nurwidiyanto adalah ketimpangan infrastruktur dan akses pendidikan oleh warga etnis Uighur di Xianjiang. Pemerintah Cina menyadari hal tersebut dan telah berupaya mencegah aksi radikalisme dengan menyediakan program pendidikan gratis.

“Bahkan sebetulnya, di Xianjiang, pemerintah sudah membuat MRT supaya ekonomi di sana bisa berkembang,” katanya.

BACA JUGA: Marcon: Prancis Cegah Turki Berperan di Libya

Menanggapi masalah Uighur yang seringkali atau secara meluas dianggap sebagian publik Indonesia merupakan masalah persekusi atau perlakuan yang zalim atau tidak manusiawi oleh pemerintah dan aparat kemanan Tiongkok, pengamat hubungan luar negeri, Tjoki Aprianda Siregar, mengimbau publik tanah air untuk melihat masalah ini secara obyektif dan proporsional. Masalah Uighur semata-mata merupakan masalah separatisme dan wajar pemerintah Tiongkok bertindak tegas terhadap kelompok perlawanan Uighur yang juga akan dilakukan pemerintah negara-negara lain ketika menghadapi masalah serupa.

Tjoki memuji Nuriwidiyanto yang telah menempatkan kebenaran sesungguhnya mengenai masalah Uighur ini sebagai masalah separatisme dan menyebarluaskannya agar tidak terjadi penyesatan informasi yang dapat memberikan kesan keliru di masyarakat Indonesia.

Simak juga Perbincangan Kanal Anak Bangsa dengan Gubernur Lemhanas berkenaan dengan Pancasila.