Jelang 1 Desember, Pemprov Papua Minta Warga Waspada Isu Provokatif

Binsar

Wednesday, 13-11-2019 | 11:26 am

MDN
Kelompok Kriminal Bersenjata Papua [ist]

Jayapura, Inako

Jelang 1 Desember 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta masyarakat di wilayah itu untuk waspadah terhadap berbagai isu provokatif yang sengaja dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan instabilitas keamanan di Papua.

Bagi orang Papua, tanggal 1 Desember merupakan kalender penting dalam perjuangan Papua yang terus diperingati setiap tahun. Momen bersejarah pada 1961 untuk kali pertama Parlemen Papua Barat, di bawah administrasi Belanda, mengibarkan bendera Bintang Kejora, simbol pengakuan status berdirinya negara Papua Barat.

Sejak itu bendera Bintang Kejora dikibarkan di seluruh wilayah Papua Barat berdampingan dengan Bendera Belanda, hingga Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua Barat kepada UNTEA pada 1 Oktober 1962, lalu ke pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963. UNTEA adalah mekanisme internasional yang melibatkan PBB untuk menyiapkan satu jajak pendapat apakah rakyat Papua memilih memisahkan diri atau integrasi dengan Indonesia.

Cerita untuk menuju jajak pendapat itu—orang Indonesia menyebutnya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) sementara orang Papua menyebut 'Act of No Choice'—tidak bersih dari manipulasi dan intimidasi.

Maka, sejak administrasi Papua dikendalikan oleh pemerintah Indonesia, pengibaran bendera Bintang Kejora berujung pada tindakan kekerasan, teror, penangkapan, dan penyiksaan

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Rabu, mengatakan masyarakat juga diminta tidak terpengaruh khususnya dengan pengalaman pahit yang belum lama ini dialami seperti persoalan rasis yang beralih kepada tindakan anarkis.

"Selain itu juga, isu separatis yang tidak terlepas dengan permainan provokator agar bagaimana membuat gesekan horizontal dan vertikal," katanya.

Menurut Hery, hal inilah yang harus dilihat secara arif oleh komponen masyarakat, jangan sampai akhirnya terprovokasi dengan oknum-oknum yang mempunyai kepentingan tertentu.

"Di mana oknum dengan kepentingan tertentu ini hendak membuat situasi di Tanah Papua tidak nyaman," ujarnya.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Pol M. Iqbal memastikan ada dialog dengan masyarakat terkait upaya pengamanan. Dia juga mengatakan bahwa jelang 1 Desember 2019, Polri tidak mengadakan pengamanan khusus di Papua.

TAG#Papua, #keamanan, #HUT OPM

161686444

KOMENTAR