Jokowi Mulai Khawatir Dampak Currency War Bagi Indonesia

Jakarta, Inako

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai menunjukkan kekhawatiran terhadap pergerakan mata uang yuan China yang terus didevaluasi oleh bank sentralnya (People's Bank of China/PBoC). 

Selasa sore sore, (13/8/2019), usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jokowi mengumpulkan jajaran Menteri Ekonomi dan pemangku kepentingan terkait di Istana Merdeka untuk membahas hal tersebut. 

Deretan menteri yang hadir yakni Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, hingga Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto.

Tak hanya itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pun hadir dalam rapat yang berlangsung kurang lebih selama 2 jam itu.

Sebelum Jokowi, dunia usaha sudah terlebih dahulu khawatir akan pelemahan yuan. China akan memiliki keunggulan kompetitif, produknya menjadi lebih murah, dan Indonesia bisa kebanjiran barang "Made in China" akibat impor yang berpotensi meningkat. 

PBoC di awal pekan lalu secara mengejutkan mendevaluasi yuan hingga ke level terlemah lebih dari satu dekade melawan dolar Amerika Serikat (AS). 

Meski banyak yang mengecam langkah tersebut, bahkan China sudah diberi label "Manipulator Mata Uang" oleh Pemerintah AS, tetapi pemerintah Tiongkok dan PBoC "membisu". Malah PBoC secara konsisten melemahkan nilai tukar yuan, dan hari ini menetapkan nilai tengah di level 7,0362/US$ lebih lemah dari kemarin 7,0136/US$ (terlemah sejak Maret 2008). 

Sebagai informasi PBoC setiap hari menetapkan nilai tengah yuan terhadap dolar AS, dan membiarkannya melemah atau menguat maksimal 2% dari nilai tengah.