Jubir Taliban Sebut Larangan Pendidikan Bagi Perempuan Afghanistan Adalah Masalah kecil

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan larangan pendidikan bagi perempuan di Afganistan merupakan masalah kecil.

Taliban – penguasa di Afganistan - melarang anak perempuan di negara itu untuk belajar setelah sekolah dasar. Dalam sebuah wawancara dengan Kyodonews di Kandahar, Afghanistan selatan, belum lama ini, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan bahwa pendidikan perempuan adalah masalah internal.

Taliban telah menangguhkan pendidikan menengah dan tinggi bagi anak perempuan dan melarang pegawai perempuan di organisasi nasional dan internasional yang beroperasi di Afghanistan. Keputusan tersebut telah memicu kecaman keras dari negara-negara Barat.

Taliban, yang kembali berkuasa pada Agustus 2021, tidak diakui oleh komunitas internasional sebagai pemerintah yang sah, sebagian karena kekhawatiran terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan.

Mujahid menggambarkan kritik terhadap pembatasan pendidikan perempuan sebagai alat propaganda negara-negara Barat untuk mengisolasi kami. 

“Jika kami membuka kembali sekolah perempuan (sekarang), orang akan berpikir bahwa kami mendapat tekanan dari Amerika Serikat dan komunitas internasional,” katanya, seraya menambahkan bahwa mereka tidak menginginkan hal itu.

Meskipun hal tersebut bukan merupakan prioritas saat ini, juru bicara tersebut mengatakan bahwa pendidikan menengah dan tinggi bagi anak perempuan dan perempuan dapat dilanjutkan dalam beberapa tahun ke depan.

Setelah Taliban mengambil alih Afghanistan, Ketua Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet mengatakan perlakuan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan akan menjadi garis merah mendasar yang tidak boleh dilanggar.

Namun Mujahid bersikeras melanjutkan pendidikan bagi perempuan tidak boleh menjadi syarat untuk mengakui Taliban sebagai pemerintah yang sah.

“Jika kami diakui, kami akan mampu mengatasi masalah ini dengan lebih baik dan lebih mudah,” katanya. 

Ia menambahkan bahwa negara tersebut akan membutuhkan bantuan dari Jepang dalam hal transportasi dan bangunan setelah negara tersebut siap membuka kembali sekolah perempuan.

Pemerintah Jepang mengatakan akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mendesak Taliban agar membatalkan kebijakannya terhadap perempuan dan anak perempuan, sambil melanjutkan upaya untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan.

Awal tahun ini, pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzada, seorang ulama garis keras, dan para menterinya membahas masalah melanjutkan pendidikan bagi anak perempuan dan perempuan tetapi mereka gagal mencapai kesepakatan karena mendapat tentangan dari kelompok garis keras.