Junta Menunda Pemilu dan Memperpanjang Keadaan Darurat di Myanmar

Militer yang berkuasa di Myanmar pada Senin (31/7) memaksa penundaan pemilihan umum yang dijanjikan. Bersamaan dengan itu, Junta juga memperpanjang keadaan daruratnya selama enam bulan ke depan, yang seharusnya sudah berakhir pada Selasa.

Ini untuk keempat kalinya Junta menunda pelaksanaan pemilihan umum yang bertujuan untuk kembali ke pemerintahan sipil, menyusul kudeta Februari 2021 yang menggulingkan pemerintah sipil negara itu.

Siaran MRTV menyatakan bahwa pada hari Senin, Junta mengadakan pertemuan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, badan pembuat keputusan tertinggi negara, di mana mereka memutuskan untuk memperpanjang tindakan tersebut. 

Keputusan penundaan pemilu diumumkan oleh Penjabat Presiden Myint Swe, ketua dewan. Sebelumnya, kepala junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan pada pertemuan tersebut bahwa konflik yang sedang berlangsung dan kondisi keamanan di negara itu menghambat upaya militer untuk mengadakan pemilu dan kembali ke pemerintahan sipil.

Pemilihan umum harus diadakan dalam waktu enam bulan setelah keadaan darurat dicabut.

Perpanjangan keempat terjadi setelah mengizinkan Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai untuk bertemu dengan pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi yang ditahan pada awal Juli, dalam kontak pertama yang dikonfirmasi antara pejabat tinggi pemerintah asing dan Suu Kyi.

Melansir Kyodonews, laporan layanan BBC berbahasa Burma pada 25 Juli, mengutip sumber yang dekat dengan penjara menyebut, Suu Kyi mungkin telah dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah di ibu kota Naypyitaw.

Su Kyi, peraih hadiah nobel berusia 78 tahun, telah diadili atas 19 tuduhan, termasuk korupsi dan penipuan pemilu, dan sekarang menghadapi total 33 tahun penjara.

Protes damai warga terhadap junta setelah kudeta, telah berubah menjadi perlawanan bersenjata yang didukung oleh pemerintah Myanmar di pengasingan yang dibentuk oleh anggota kunci partai politik Suu Kyi yang berhasil lolos dari penangkapan.

Lebih dari 3.800 orang dari kamp anti-kudeta telah tewas, dengan lebih dari 24.000 ditangkap, menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, yang berbasis di negara tetangga Thailand.

Min Aung Hlaing, berbicara pada rapat kabinet pada 13 Juli dan menyoroti parahnya konflik yang sedang berlangsung, mengatakan bahwa junta masih perlu melakukan upaya untuk memulihkan supremasi hukum dan stabilitas di negara tersebut.