Komisi Pemilihan Umum Malaysia siap untuk jajak pendapat dan mempelajari Pemilu secara daring

Kuala Lumpur, Inako

KPU Malaysia siap selenggarakan pemilu termasuk opsi pemilu secara online. E-Voting diakui tidak aman dan akurat karena itu masih membutuhkan keputusan lebih lanjut, ujar Takiyuddin, Menteri Parlemen dan Hukum Malaysia, Kamis (16/7)

Menjawab pertanyaan di parlemen, Mr Takiyuddin mengatakan pemilu  juga bekerja untuk meningkatkan prosedur pemilihan sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP) COVID-19.
 

Dia menambahkan bahwa meskipun e-voting menjadi pertimbangan selama pandemi, ada banyak kekurangan pada sistem.

“Kami telah mempertimbangkan e-voting, tetapi Komisi Eropa telah menemukan bahwa ada tantangan dalam kaitannya dengan kerahasiaan pemilih, keamanan dan biaya.

"Komisi Eropa masih belum puas dengan aspek-aspek ini sehingga kami harus mempelajarinya lebih lanjut sebelum keputusan dapat dibuat tentang apakah itu dapat diimplementasikan," katanya.

Menanggapi pertanyaan lain oleh Anggota Parlemen Padang Terap Mahdzir Khalid tentang mengapa hal itu akan menjadi hambatan bagi Malaysia ketika banyak negara lain menggunakan e-voting, Takiyuddin mengatakan bahwa negara-negara seperti Brasil yang telah menggunakan sistem menghadapi banyak masalah ketika hasilnya keluar .

“Karena kenyataan bahwa sistem itu tidak sepenuhnya aman, muncul pertanyaan tentang legitimasi hasil dan beberapa negara akhirnya kembali ke metode pemungutan suara tradisional.

"Inilah sebabnya, fokus utama kami sekarang adalah untuk terus meningkatkan sistem pemilihan tradisional kami sambil memastikan proses pemilihan sesuai dengan SOP oleh Kementerian Kesehatan," katanya.

Ada seruan yang meningkat dari kedua sisi perpecahan politik agar Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengadakan pemilihan cepat, karena ada pertanyaan apakah dia memimpin mayoritas efektif di parlemen.

Mr Muhyiddin dilantik sebagai perdana menteri Malaysia kedelapan pada 1 Maret, setelah runtuhnya pemerintah Pakatan Harapan (PH).

Namun, legitimasinya sebagai kepala pemerintahan Perikatan Nasional (PN) telah menjadi masalah perdebatan. Berdasarkan pemungutan suara blok di Parlemen pada hari Senin untuk menghapus pembicara, PN diyakini memiliki 113 kursi dari 222, mayoritas dari dua kursi.