Menjawab Paradoks Indramayu Tantangan Bupati Baru Lucky Hakim

Oleh.  : H. Adlan Daie
Analis politik dan sosial keagamaan 

JAKARTA, INAKORAN

Indramayu adalah "paradoks" sosial, satu sisi selalu dipuji sebagai penghasil padi tertinggi di Jawa Barat, bahkan di Indonesia, di sisi lain berpenduduk "paling" miskin di Jawa Barat (BPS, 2024)

Mampukan Lucky Hakim menjawab "paradoks" sosial di atas sehingga tidak hanya "sexi" secara politis dan tidak sekedar menjadi isu "nyinyir" setiap jelang kampanye musim pilkada ?

Bagaimana menjawab "ironisme" paradoks sosial di atas, satu sisi secara demografis mayoritas petani menghasilkan produksi padi begitu berlimpah tapi penduduknya yang justru mayoritas petani "paling" miskin di Jawa Barat ?

Inilah catatan "introspeksi" dan "muhasabah" politik sekaligus tantangan  menyambut dilantiknya Lucky Hakim dan Syaefudin menjadi bupati dan wakil bupati Indramayu periode 2025 - 2030.

Mereka berdua "dipilih" bukan "ditunjuk" - karena di situlah tanggung jawab representasi politik mereka sebagai pemimpin mewakili pikiran, rasa, harapan dan kecemasan rakyat -  termasuk untuk menjawab paradoks sosial di atas.

"Jika demokrasi dan jabatan publik hanya dimaknai sebagai "panggung" - anda adalah pemimpin yang salah tempat bermain drama", tulis Helmut Scmidt, politisi moralis Jerman.

Problem "paradoks" sosial di atas adalah realitas sosial yang "membasis bumi" dan nyata di depan mata..Lucky Hakim tidak perlu melukis indramayu dalam "visi" khayalan dan imajinasi indah tingkat tinggi, "the Imagined Community" - dalam diksi politik Bend Anderson.

Problem sosial Indramayu di depan mata tak kurang rumitnya. Anak anak butuh sekolah negeri maupun swasta berkualitas, murah dan  terjangkau. Layanan kesehatan optimal. Petani miskin di lumbung padi yang melimpah penting segera diakhiri ironisme sosial di atas.

TKW terjerat "hutang rentenir" dan sindikat perdagangan orang perlu solusi responsif secara akuntabel. Lapak lapak kaki lima dibuat semi permanen, tidak mudah "ditertibkan" - untuk tidak menyebut "diusir", demi keindahan palsu, perlu ditata secara manusiawi.

Di sinilah pentingnya pemimpin yang dipilih rakyat "down to earth", menapak bumi dan mempertautkan diri dalam pikiran, rasa, harapan dan kecemasan rakyat pemilihnya dalam problem problem sosial di atas, tidak menghebohkan diri "flexing" di media sosial. 

Pemimpin "Ledjen is lejden", Kata H. Agus Salim, diplomat legendaris Indonesia, bahwa pemimpin adalah pilihan sadar "jalan menderita" - bukan jalan "hura hura" dan "flexing" status sosial, sepenuhnya mempertautkan diri dengan problem problem sosial rakyat yang dipimpinnya.

Dalam teori antropologi politik Prof. Koentjaraningrat - bupati sebagai pemimpin politik tidak sekedar legal karena diangkat dalam mekanisme regulasi negara dan telah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) dengan aksesoris "pangkat" yang menggelantung di baju baju dinas.

Bupati sebagai pemimpin dalam perspektif antropologi politik Indonesia adalah sumber moral dan keteladanan publik, sebuah prinsip kepemimpinan dalam pandangan Michail H. Hart, menjadi kekuatan power  kepemimpinan politik dalam menjalankan tugas tugasnya sebagai bupati.

Pepatah moral lama yang dulu sering diajarkan di sekolah sekolah dasar "guru kencing berdiri, murid kencing berlari" adalah gambaran hiperbolik betapa dahsyat daya rusak pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya jika defisit moral dan keteladanan.

Itulah perspektif "muhasabah" politik atas dilantiknya Lucky Hakim sebagai bupati Indramayu, sebuah "alarm" pengingat bahwa kontrol publik begitu penting dan konsekuensi normal dari sistem demokrasi modern yang melahirkan Lucky Hakim menjadi bupati 

Pemimpin tidak akan "jatuh" karena kritik publik justru membentuk mentalitas dan cakrawala sudut pandang seorang pemimpin. Sebaliknya puja puji berlimpah dan pembisik manis di lingkar terdalam - acap kali mempercepat kejatuhan pemimpin. Berkali kali sejarah telah membuktikannya.