Menkeu Sri Mulyani: Iklim dan Pembangunan bagaikan Dua Sisi Mata Uang

JAKARTA, INAKORAN

Dalam sesi pembuka, Menteri Keuangan Sri Mulyani (Menkeu) menyampaikan poin mengenai permasalahan global yang saat ini dihadapi yaitu pelemahan ekonomi di tahun 2023 dan potensi tidak tercapainya target 1,5º celcius pembatasan laju pemanasan global, antara tahun 2030-2035.

“Dalam menghadapi dua tantangan tersebut, kita harus menyadari bahwa iklim dan pembangunan bagaikan dua sisi mata uang, apabila memisahkan keduanya maka hanya akan membatasi sumber daya dan menghambat upaya pencapaian target Perjanjian Paris,” ujar Menkeu. 

Para menteri keuangan menekankan pentingnya memiliki strategi untuk mempercepat pencapaian target 1,5º celcius sembari tetap menjaga momentum pembangunan ekonomi pasca pandemi, utamanya pada negara berpendapatan rendah dan berkembang. Mempertimbangkan kondisi tersebut, Finlandia, Indonesia serta Sekretariat Koalisi memilih untuk membahas hal mengenai panduan penguatan peran menteri keuangan dalam mendorong aksi perubahan iklim serta transisi keuangan sebagai perluasan dari program transisi hijau.

Menteri keuangan memiliki peran yang sangat krusial dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dengan menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan yang membentuk lanskap ekonomi. “Kebijakan yang diambil para menteri keuangan akan memiliki implikasi yang signifikan dalam merespons perubahan iklim, termasuk bagaimana mengalokasikan sumber daya, berinvestasi dalam inovasi, maupun persiapan dalam menghadapi risiko yang terkait dengan perubahan iklim,“ jelas Menkeu.

Menkeu juga menyampaikan bahwa dalam masa Indonesia menjadi Chairman ASEAN 2023, telah diliris The ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF) Versi 2 pada  bulan  Maret 2023. ATSF Versi 2 dapat mengakomodasi kebutuhan asesmen yang lebih menyeluruh terkait “bagaimana dan di mana” kontribusi program coal phasing out untuk ditempatkan sebagai upaya dekarbonisasi dalam mendukung Perjanjian Paris. Dalam transisi keuangan, taksonomi saja tidak cukup. 

“Tentu saja, mempersiapkan lembaga dan peraturan yang interoperable seperti pengungkapan yang andal dan pelaporan serta badan verifikasi yang diterima secara global, diperlukan untuk mengembangkan pembiayaan transisi yang berintegritas tinggi dan sangat kredibel,” tegas Menkeu.

Pada pertemuan ini dilaksanakan juga penyerahan jabatan Co-Chair oleh Finlandia kepada Belanda setelah masa jabatan Finlandia selama empat tahun. Sedangkan Indonesia masih akan menjabat sebagai Co-Chair dari Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Perubahan Iklim dengan perpanjangan jabatan selama satu tahun mulai April 2023 hingga 2024.