Oligarki Jokowi Bisa Dihentikan Oleh Gerakan Kalangan Terpelajar

Jakarta, Inako

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah mengatakan, perlu gerakan dari kalangan terpelajar untuk menghentikan gerakan oligarki Presiden Joko Widodo (Jokowi)

“Perlu ada gerakan kelas terpelajar untuk menghentikan gerakan oligarki Jokowi. Rakyat hanya menerima hasil, rakyat Indonesia sejauh ini masih didominasi oleh rakyat penerima hasil, bukan rakyat yang menentukan hasil.” kata Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Inakoran, Jumat (17/11/2023).

BACA JUGA: Pengamat Nilai Hasil Pemilu Akan Direkayasa

Gerak oligarki Presiden Jokowi makin menjadi. Skandal "Mahkamah Keluarga", dimana sudah diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai pelanggaran etika berat dan kejahatan karena membiarkan intervensi pihak luar ke dalam proses pembuatan Putusan Nomor 90 Mahkamah Konstitusi, tentang syarat umur capres-cawapres.

Sejumlah aktivis demokrasi, pegiat hukum, tokoh nasional dan masyarakat sipil tidak henti menggugat oligarki, menjaga demokrasi.  Gugatan yang terbaru adalah, mereka melaporkan pelanggaran administrasi kepada Badan Pengawas Pemilu RI.

 “Laporan ini sekali ini sebagai bentuk tanggung jawab kami agar proses Pilpres 2024 berjalan di atas koridor moral dan dilaksanakan bukan hanya netral, tetapi jujur dan adil, jauh dari praktik politik uang dan politik curang, sebagaimana ditegaskan dan diamanatkan oleh konstitusi.” tulis Prof Denny Indrayana dalam rilisnya.

BACA JUGA: Jika Jadi Presiden, Ganjar Pranowo Akan Mempertimbangkan Untuk Mengakhiri Monopoli PLN Dalam Memproduksi Energi Terbarukan

Selama ini Jokowi dan Gibran berulang kali mengatakan, serahkan pada rakyat, biarkan pemilih yang memutuskan ketika ditanyakan soal legitimasi dan keabsahannya dalam pencawapresan

“Jokowi dan Gibran secara teknis benar, memang semua tergantung rakyat, hanya saja rakyat itu mereka tafsir sebatas kertas suara, dan kertas suara sepanjang kekuasaan oligarki memimpin, punya akses yang mendapatkan kertas suara lebih dulu sebelum sampai ke tangan rakyat yang sesungguhnya.” tegas Dedi.

BACA JUGA: Menko Muhadjir Imbau Pemanfaatan Zakat Dioptimalkan untuk Atasi Ketimpangan Ekonomi

Belum lagi dengan kekuasaan yang dimiliki, Jokowi bisa saja ‘mengatur’ jalannya dan mempergunakan perangkat negara. “Belum lagi soal netralitas aparatur negara yang kian diragukan, artinya Gibran juga Jokowi pada dasarnya sedang mempermainkan konstitusi, mereka tidak memberikan jalan terbaik, tetapi memanfaatkan nama rakyat untuk memaksa mendapatkan legitimasi yang untungkan keduanya saja.” tandas Dedi.