Pilkada 2018 Kunci Menuju Pilpres 2019
Jakarta, Inako
Pemilihan kepala daerah yang berlangsung di Pulau Jawa tahun 2018 ini merupakan salah satu kunci menuju pemilihan presiden 2019 (Pilpres 2019). Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, di Jakarta, Kamis (11/1/2018).
Chaniago mengacu pada menguatnya tarik menarik kepentingan politik dalam penentuan calon gubernur di Jawa Barat, termasuk Jawa Timur. Ia mengatakan ada korelasi yang kuat antara Pilkada 2018 dengan kepentingan Pilpres 2019 sehingga mendorong PKS dan PAN harus menceraikan Deddy Mizwar karena telah membuat pakta integritas untuk mengusung calon presiden usungan Demokrat di 2019.
"Satu fakta politik yang tak terbantahkan, kalau Anda jadi gubernur maka jangan lupa siapa presidennya," kata Chaniago.
Menurut Chaniago, korelasi tersebut juga dapat dilihat pada peta politik Pilpres 2014 lalu, saat Prabowo menang di daerah Jawa Barat yang gubernurnya adalah Ahmad Heryawan. Begitu pula dengan kemenangan Jokowi di Jawa Tengah, dengan gubernurnya kader PDIP Ganjar Pranowo. "Ketika Jokowi menang di Banten, lihat gubernurnya Rano Karno, apalagi di Jakarta," kata dia.
Ia menambahkan, pada Pilpres 2014 hanya suara di Jawa Timur yang agak berimbang karena gubernurnya adalah Soekarwo yang merupakan kader poros tengah Partai Demokrat.
Sementara Politikus PAN Yandri Susanto memberikan pernyataan yang berbeda. Ia menilai dengan kemenangan koalisinya di Pilkada Jakarta dan Pilkada Banten tahun lalu, Jokowi sudah 2-0 dengan Prabowo. "Tinggal melihat di tiga Jawa ini saja, kalau sudah 4-0 itu lampu kuning, maka Jokowi harus berpikir ulang untuk mencalonkan diri lagi," kata Yandri.
Pemilihan kepala daerah yang berlangsung di Pulau Jawa tahun 2018 ini merupakan salah satu kunci menuju pemilihan presiden 2019 (Pilpres 2019). Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, di Jakarta, Kamis (11/1/2018).
Chaniago mengacu pada menguatnya tarik menarik kepentingan politik dalam penentuan calon gubernur di Jawa Barat, termasuk Jawa Timur. Ia mengatakan ada korelasi yang kuat antara Pilkada 2018 dengan kepentingan Pilpres 2019 sehingga mendorong PKS dan PAN harus menceraikan Deddy Mizwar karena telah membuat pakta integritas untuk mengusung calon presiden usungan Demokrat di 2019.
"Satu fakta politik yang tak terbantahkan, kalau Anda jadi gubernur maka jangan lupa siapa presidennya," kata Chaniago.
Menurut Chaniago, korelasi tersebut juga dapat dilihat pada peta politik Pilpres 2014 lalu, saat Prabowo menang di daerah Jawa Barat yang gubernurnya adalah Ahmad Heryawan. Begitu pula dengan kemenangan Jokowi di Jawa Tengah, dengan gubernurnya kader PDIP Ganjar Pranowo. "Ketika Jokowi menang di Banten, lihat gubernurnya Rano Karno, apalagi di Jakarta," kata dia.
Ia menambahkan, pada Pilpres 2014 hanya suara di Jawa Timur yang agak berimbang karena gubernurnya adalah Soekarwo yang merupakan kader poros tengah Partai Demokrat.
Karena itu, kata Chanago, manuver politik dua kaki Jokowi di Pilkada 2018, di mana partai pendukung Jokowi mencalonkan gubernur yang berbeda di Pulau Jawa, sangat tepat untuk memuluskan langkah Jokowi sebagai inkumben di Pilpres 2019.
Politikus PDIP Andreas Hugo Parerira pun tidak membantah soal politik dua kaki yang disebut Chaniago. "Bukan hanya dua kaki, untuk menang Jokowi harus pasang empat sampai lima kaki," kata Andreas di lokasi yang sama.
Sementara Politikus PAN Yandri Susanto memberikan pernyataan yang berbeda. Ia menilai dengan kemenangan koalisinya di Pilkada Jakarta dan Pilkada Banten tahun lalu, Jokowi sudah 2-0 dengan Prabowo. "Tinggal melihat di tiga Jawa ini saja, kalau sudah 4-0 itu lampu kuning, maka Jokowi harus berpikir ulang untuk mencalonkan diri lagi," kata Yandri.
TAG#Pdip, #Pilpres 2019, #Gerindra, #Joko Widodo, #Prabowo Subianto
182204310
KOMENTAR