Pemda Papua Barat Gelar Konferensi Internasional Tentang Keragaman Hayati

Inakoran

Wednesday, 21-02-2018 | 05:12 am

MDN
Daftar Macam Macam Flora Identitas Provinsi di Ind

 

Manokwari, Inako –  



Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menggelar konferensi internasional tentang keanekaragaman hayati, ekowisata dan ekonomi kreatif, yang akan berlangsung di Papua Barat, pada tanggal 7 hingga 10 Oktober 2018.

Konferensi tersebut bertujuan mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang ada di bumi Papua Barat sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Menurut Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah Papua Barat, Charley Heatubun, kegiatan tersebut akan melibatkan sejumlah negara, lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik lokal mupun internasional.

"Konferensi internasional akan kita laksanakan pada bulan Oktober tahun ini di Papua Barat," kata Charley, di Manokwari, Minggu (18/2/2018).

Selain bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, kegiatan itu, kata Charley, juga mau menunjukan kepada pemerintah pusat dan mancanegara tentang keseriuan pemerintah Papua Barat dalam menerapkan program provinsi konservasi.

Saat ini, pihaknya sedang berkoordinasi dengan koalisi LSM lokal, WWF, Conservation Internasional, Asia Fondation, beberapa LSM lain, termasuk dengan kantor Kedutaan Norwegia dan Inggris selaku negara pendonor dalam rangka persiapan menuju pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Ada target yang ingin kita dapatkan, yakni merevisi rencana tata ruang dan wilayah agar dapat menggambarkan Papua Barat sebagai provinsi konservasi," sebutnya.

Charley menginginkan adanya perubahan paradigma terutama pemerintah pusat, bahwa upaya pelestarian hutan tropis baik di Papua maupun Papua Barat merupakan bagian dari modal pembangunan.

Dengan demikian, sebutnya, luasan hutan yang masih perawan dan terjaga secara baik di dua provinsi tersebut harus dimasukkan menjadi salah satu indikator dalam perhitungan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Hasil konferensi ini, lanjut Charley, akan disampaikan gubernur kepada pemerintah pusat serta dipresentasikan pada pertemuan IMF atau Dana Moneter Internasional pada tanggal 12 dan 13 Oktober di Bali," pungkasnya.

KOMENTAR