Pemerintah Dingatkan Tidak Campur Tangan Berlebihan dalam Program Pemerintahan Mendatang

JAKARTA, INAKORAN.com - Menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi Oktober mendatang, situasi politik Tanah Air semakin memanas. Kritik terhadap pemerintah terus meningkat, eskalasi konflik di berbagai kota kian tak terhindarkan.

Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Prof. Maneke Budiman menilai, waktu yang tersisa bagi pemerintah saat ini sangat terbatas dan tampaknya sudah terlambat untuk memperbaiki keadaan.

Dalam kondisi seperti ini, langkah terbaik yang bisa diambil adalah memberi ruang pada presiden terpilih untuk menentukan arah kebijakan sendiri tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah yang tengah berkuasa.

“Biarkan presiden terpilih membuat program-program, kebijakan dan rencana-rencana sendiri, jangan dibebani dengan proyek, program, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat ini,” ujarnya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2024).

Pemerintah diingatkan untuk tidak membebankan program-program yang belum selesai kepada presiden terpilih. Hal ini bertujuan menghindari tumpukan masalah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan mendatang.

Baca juga: Demokrasi Alami Kemunduran, Guru Besar UI Sebut Indonesia Tidak Baik-baik Saja

“Maka kita akan mempunyai kesempatan sebagai bangsa untuk memulai lembar yang baru. Bukan pemimpin baru yang berkewajiban—karena nggak punya pilihan lain—melanjutkan lembar yang lama dari pemerintah yang sekarang,” tegas Prof Maneke.

Pada Oktober mendatang, ketika pemerintahan sudah berada di tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto, gaya pemerintahan “raja-rajaan” diharapkan tidak lagi dipraktikkan.

Pembicaraan terkait gaya raja-rajaan ini mencuat ke publik setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengingatkan para kadernya untuk berhati-hati pada sosok yang disebutnya sebagai Raja Jawa—publik berspekulasi sosok yang dimaksud adalah Presiden Jokowi.

Baca juga: Percepat Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Terus Pertajam Sasaran 

Lebih lanjut, Prof Maneke menyinggung konsekuensi hukum dan moral yang mengejar politisi-politisi yang terlibat dalam kejahatan politik. Oknum-oknum ini tidak bisa lari dari tanggung jawab, karena waktu dan sejarah akan dengan sendirinya menjadi hakim yang adil.

“Tidak ada suatu kejahatan yang selama ini dilakukan yang akan dilupakan atau dibiarkan begitu saja. Entah sepuluh tahun, entah lima tahun, semua politisi yang sekarang berpartisipasi dalam berbagai kejahatan politik harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.”

Presiden terpilih diharapkan tidak akan menanggung beban yang tidak perlu dari pemerintahan sebelumnya, termasuk memberikan perlindungan kepada para penjahat politik ini.

Baca juga: Generasi Z Tiongkok Semakin Sadar Investasi, Tinggalkan Barang Bermerek

“Jangan dikira kemudian pemerintah atau presiden terpilih akan melindungi mereka. Buat apa menaruh beban yang tidak perlu di pundak sendiri,” tutup Prof. Maneke.