Pengamat : Stop 'Bakar' Uang di Jalan Raya

JAKARTA, INAKORAN

Dana ratusan triliunan untuk subsidi BBM bisa dialihkan untuk kegiatan produktif di sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan, ketimbang hanya ‘dibakar’ di jalan raya. 

“ Menurut saya sudah cukup uang kita dibakar di jalan raya, perlu kita gunakan untuk kegiatan produktif yang lain.

Seperti sektor pendidikan, bisa berapa juta siswa yang bisa diberikan beasiswa, kalau 100T saja bisa kita bisa lakukan penyelamatan terhadap subsidi BBM. “ kata Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan hari ini (22/8). 

BACA: Prioritas APBN 2023

 Anggaran subsidi energi tahun ini senilai 502T dan diperkirakan akan habis sebelum akhir tahun.  Pemerintah tengah memutar otak, menjaga APBN tidak boncos, namun bbm tetap tersedia di masyarakat. Salah satu opsinya, adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. 

 “Menurut saya, kalau bicara kenaikan, sudah sepatutnya disesuaikan, ada kenaikan untuk harga pertalite dan pertamax bersubsidi ini.

Karena beban memang beban subsidi sudah semakin besar, beban APBN sudah terlalu berat dimana,butuh solusi, dimana posisinya, salah satunya adanya kenaikan harga. “ ujar Mamit. Namun kenaikan itu tentunya harus dibarengi dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai ( BLT) bagi masyarakat rentan. 

Ada juga langkah yang dianggap lebih ‘halus’ jika pemerintah tidak ingin menaikan harga BBM bersubsidi, yaitu dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

“ Ini menjadi lebih smooth dibandingkan dengan harus menaikkan harga, tetapi pemerintah harus tegas bagaimana kriterianya. Kalau tidak tegas masih abu abu, akan jebol juga “ ucap Mamit. Misalnya, hanya kendaraan berplat kuning atau dengan surat rekomendasi khusus yang bisa ‘minum’ BBM bersubsidi, maupun  kriteria lainnya. 

Kemudian pemerintah juga diminta waspada dan menyiapkan langkah jika ada penolakan di masyarakat.

 “ Terkait isu sosial, pasti ada penolakan, sekarang saja sudah ada riak riak menolak.

Bagaimana pemerintah bisa menahan gejolak sosial sehingga tidak berdampak luas terhadap perekonomian, Itu perlu dijaga dan dipersiapkan oleh pemerintah bagaimana cara mengatasinya.” tandas Mamit. (end)