Perang Dagang AS-China Sudah Dimulai

Washington, Inako

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dalam beberapa hari ke depan akan menerapkan kebijakan tarif anti-China. Hal itu terjadi setelah  Trump pada Kamis (22/3/2018) menandatangani memorandum presiden yang membidik produk China yang dianggap melanggar hak kekayaan intelektual AS.

Seperti dikutip dari Bloomberg, Jumat (23/3/2018), Trump menginstruksikan kepada Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer untuk menerapkan tarif terhadap barang-barang impor dari China senilai kira-kira 50 miliar dollar AS. Ini ditandai dengan ditekennya memo eksekutif di Gedung Putih.

Tapi, penerapan tarif ini akan berlaku setelah masa konsultasi 60 hari. Pelobi dan DPR AS memiliki waktu untuk merespons daftar target produk dari sekitar 1.300 perusahaan, yang mayoritas bergerak di sektor teknologi.

"Saya melihat mereka sebagai teman. Kita sudah berbicara dengan China dan di kini di tengah negosiasi," kata Trump dalam pengumumannya.

Pemerintah AS pun mengumumkan bakal menerapkan tarif sebesar 25 persen bagi produk-produk China. Adapun daftar produk yang diajukan antara lain produk kedirgantaraan, teknologi informasi dan komunikasi, serta mesin. Dalam beberapa hari, Perwakilan Perdagangan AS akan mengumumkan daftar barang-barang berikutnya.

"Hal ini sudah lama dirumuskan. Kita memiliki masalah pencurian properti intelektual yang parah dengan China yang berdampak pada nilai perdagangan mencapai ratusan miliar dollar AS per tahun," ujar Trump.

China pun tidak tinggal diam dengan keputusan sepihak itu. Duta Besar China untuk AS Cun Tiankai menyebut, China tidak ingin ada perang dagang, namun tidak takut pula dengan perang dagang.

Menurut Cun Tiankai, jika ada pihak yang menabuh genderang perang dagang dengan China, maka China dipastikan bakal membalas.

"Jika pihak itu ingin bermain kasar, maka kami akan bermain kasar dengan mereka dan lihat siapa yang bertahan paling lama," tegas Cun.

Para pimpinan pemerintahan di seluruh dunia telah memperingatkan soal ketegangan perang dagang yang dapat mengganggu pemulihan ekonomi global yang terjadi.