Perkembangan Ekonomi Digital Harus Bisa Dinikmati Indonesia

JAKARTA, INAKORAN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan 40% pangsa pasar ekonomi digital ASEAN berada di Indonesia. Nilai transaksi ekonomi digital Indonesia diprediksi mampu mencapai USD130 miliar pada 2025, dan akan terus naik hingga USD360 miliar di 2030.

BACA:  

Ekonomi Digital yang Inklusif Mampu jadi Tulang Punggung Perekonomian

“Potensi tersebut harus kita dukung dengan penguatan sejumlah aspek fundamental seperti Infrastruktur, SDM digital, serta regulasi dan kebijakan yang adaptif, agile, dan forward looking. Pembangunan infrastruktur pada Lapisan Backbone (Jaringan Palapa Ring); Lapisan Middle-mile (Satelit Satria dan Satelit Low Earth Orbit), dan Lapisan Last-mile (Base Transceiver Station/BTS) juga harus kita percepat serta kita tingkatkan utilisasinya,” papar Menko Airlangga.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengungkapkan potensi ekonomi digital harus ditindaklanjuti dengan sejumlah hal agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton dari perkembangan pesat ekonomi digital dalam negeri.

"Sederhananya, nilai ekonominya tinggi tapi yang mendapat manfaat bukan kita," terangnya.

Menurutnya, hal yang patut dilakukan adalah memindahkan pusat data ekonomi digital ke dalam negeri.

Artinya, sebagian besar pusat data ekonomi digital yang menggunakan aplikasi dari luar negeri dan saat ini belum berada di Indonesia, harus dipindah ke dalam negeri.

"Yang pertama tentu saja pusat data. Pusat data itu sebagian besar masih di luar. Itu harus di dalam negeri. Jangan di negara investor," terang Tauhid.

Kedua, alih teknologi dalam bidang ekonomi digital juga harus dilakukan. Hal itu berkenaan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk bisa berkarya dalam ekonomi digital.
"Alih teknologi harus dilakukan. Apakah dengan menyiapkan SDM kemudian kemampuan atau kapasitas untuk menyerap dan sebagainya. Ini kan yang paling besar misalnya e-commerce, travel online, kalau gim dan sebagainya lebih kecil ya," lanjutnya.

Selain itu, penguatan produk lokal juga wajib digenjot agar bisa bersaing dengan produk digital luar negeri.

"Ketiga, penguatan produk-produk lokal. Karena sebagian impor juga masih tinggi. Lokalnya yang kita belum mampu bersaing.

Misalnya elektronik, lisensi, gim, video, dan sebagainya," sambungnya.

Selanjutnya, pemerintah juga harus menyediakan perangkat regulasi yang mendukung perkembangan ekosistem ekonomi digital.

Pemerintah juga harus menyediakan infrastruktur yang mampu menjangkau seluruh pelosok Indonesia.

"Dukungan regulasi. Kalau ekonomi digital berkaitan dengan misalnya data pribadi, sistem pembayaran, dan sebagainya. Agar ini bisa menjangkau seluruh wilayah, yang penting ya infrastruktur digital. Kita kesenjangannya masih tinggi," pungkasnya.