Presiden Jokowi: Otonomi Daerah Bukan Federal
Presiden Joko Widodo menegaskan pemberian otonomi daerah bukan suatu proses menuju pembentukan negara federal.
Indonesia, kata Jokowi adalah negara kesatuan yang mempunyai hubungan satu garis dari pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah kabupaten dan kota.
"Kita adalah negara kesatuan NKRI. Jadi hubungan antara pusat, provinsi, kabupaten dan kota ini masih satu garis," kata Presiden saat memberi pengantar dalam dalam rapat kerja (raker) pemerintah bertema "Percepatan Berusaha di Daerah" di Istana Negara Jakarta, Selasa (23/1/2018).
Menurut Jokowi, raker kali ini dimaksudkan untuk menyatukan visi pemerintah mulai dari pusat hingga daerah sehingga program yang dibuat di daerah sinkron dengan program pemerintah pusat.
"Kita harus mengharmonisasi kembali kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah," kata Jokowi.
Presiden mengatakan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi ada dua syarat yang dipenuhi, yaitu investasi dan ekspor meningkat.
Jokowi harus mengakui pertumbuhan investasi di dalam negeri masih kalah dengan negara tetangga, seperti India yang naik 30 persen, Filipina naik 38 persen, Malaysia naik 51 persen dan Indonesia 10 persen di 2017.
"Ada apa kok mereka berbondong-bondong ke sana, tidak ke kita. Itu yang kita cek secara detail. Alasan nomor satu kita kalah bersaing, regulasi," jelas Jokowi.
Presiden mengatakan Indonesia kebanyakan aturan-aturan, persyaratan, perizinan yang masih berbelit.
Kepala Negara mengungkapkan bahwa itu yang dirasakan investor saat datang ke Indonesia, dari sisi regulasi tidak sinkron anatara pemerintah pusat dengan daerah.
"Begitu mereka ngurus di pusat kemudian dilanjutkan ke daerah, itu seperti masuk ke wilayah yang lain. Kenapa nggak bisa segaris, mestinya kan sama. Ini kan kita bingkai NKRI," kata Presiden.
Persepsi ini muncul, kata Jokowi, karena banyaknya Perda yang berbeda-beda sehingga menambah ruwet.
TAG#Jokowi, #Otonoi Daerah, #Sistem Federal
182222022
KOMENTAR