Presiden Jokowi Sebaiknya Beri Klarifikasi Terkait Isu Tiga Periode

Timoteus Duang

Wednesday, 01-11-2023 | 10:39 am

MDN
Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas pengelolaan data registrasi sosial ekonomi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (24/10/2023). Foto: Humas Sekertariat Kabinet

 

JAKARTA, INAKORAN.COM

Isu tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali bergulir di tengah persiapan menuju Pilpres 2024. Presiden Jokowi sebaiknya memberi klarifikasi agar isu ini tidak terus-terusan menjadi bola liar.

 

Sebelumnya, isu ini dilemparkan ke publik dengan tujuan meng-golkan wacana tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Kali ini, isu tiga periode dikedepankan dengan tujuan membongkar siapa tokoh yang sebenarnya memunculkan wacana ini.

Isu ini memanas setelah politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyebut, ada pihak yang meminta tiga periode ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian, Rabu (25/10/2023).

Publik pun menduga, permintaan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi.

Namun, pernyataan Adian ini kemudian dibantah oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. “Nggak pernah beliau (Presiden Jokowi) meminta untuk perpanjangan tiga periode,” ungkap Puan, Rabu (25/10/2023).

Dua hari kemudian, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengeluarkan pernyataan yang memperkuat cerita Adian.

Menurut Hasto, ada menteri kabinet yang mengatakan bahwa tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan permintaan “Pak Lurah.” Belakangan ini, “Pak Lurah” dianggap merujuk pada Presiden Jokowi.

“Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu. Saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah, kami mendengar itu,” ungkap Hasto, Jumat (27/10/2023).

Pada hari yang sama, politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyebut partainya membongkar manuver politik Jokowi terkait tiga periode dengan tujuan meng-counter opini publik yang menganggap keputusan politik Gibran Rakabuming menjadi cawapres Prabowo Subianto terjadi karena PDI Perjuangan melukai hati keluarga presiden.

“Ada penggiringan opini di ruang publik seolah-olah kekacauan ini karena kesalahan atau kesombongan PDI Perjuangan yang menyakiti presiden dan keluarganya,” ungkap Deddy, Jumat (27/10/2023).

Sebelum Gibran diusung sebagai cawapres Prabowo, berkali-kali Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya menolak wacana tiga periode dan perpanjangan masa jabatan.

Berikut tiga pernyataan tegas Jokowi terkait penolakan tersebut. Pertama, pada 2 Desember 2019. “Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja.”

Kedua, melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (15/3/2021). “Saya tegaskan, saya tidak ada niat (perpanjangan masa jabatan). Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode.”

Ketiga, di Bandung pada 28 Agustus 2022. “Sekali lagi. Saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat.”

Serangan terbuka para politisi PDI Perjuangan belakangan ini membuat publik bertanya-tanya soal kebenaran dan kesungguhan Presden Jokowi dalam menolak wacana ini.

Siapa sebenarnya yang membohongi publik? Presiden Jokowi yang berkali-kali menyebut dirinya menolak kedua wacana tersebut atau beberapa politisi PDI Perjuangan yang terang-terangan membongkar bahwa kedua wacana itu diminta dan disetujui sendiri oleh sosok “Pak Lurah?”

Sudah waktunya presiden (sekali lagi) memberi klarifikasi.  

 

KOMENTAR