Presiden Trump Larang Warga AS Gunakan TikTok

Sifi Masdi

Saturday, 01-08-2020 | 23:30 pm

MDN
Ilustrasi TikTok [ist]

Jakarta, Inako

Hubungan Amerika dan China terus meruncing hingga saat ini. Tetapi kali ini tidak berkaitan dengan perang dagang, namun lebih  bersinggungan dengan masalah teknologi, yaitu TikTok, sebuah video singkat asal China.

Pemilik TikTok adalah ByteDance yang berbasis di Beijing dan menjadi salah satu dari segelintir konglomerat China yang secara global sukses menjalankan aplikasi ini secara komersial. 

 

Baru-baru ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menandatangani perintah untuk melarang TikTok. Langkah ini merupakan puncak kekhawatiran tentang keamanan nasional terkait data pribadi yang dimiliki TikTok.

"Terkait TikTok kami akan melarang mereka di AS, dan saya akan menandatangani dokumen itu besok," kata Trump dilansir dari Reuters, Sabtu (1/8/2020).

 

Mengapa AS melarang TikTok beroperasi di AS?  Hal ini bisa dilihat dari pernyataan seorang pejabat dari dinas intelijen AS. Meskipun menolak berkomentar secara khusus apa penilaian intelijen tentang TikTok, namun ia memberikan gambaran bahwa setiap perusahaan di China diwajibkan untuk memberikan informasi kepada otoritas China. 

"Setiap perusahaan China diwajibkan oleh aturan China untuk memberikan informasi yang tersimpan di jaringan mereka kepada otoritas China jika diminta. Semua orang AS harus khawatir gambar, biometrik, data lokasi dan lainnya yang tersimpan di aplikasi China wajib diserahkan ke aparat keamanan negara China berdasarkan permintaan," ujar pejabat intelijen AS tersebut, seperti dikutip dari ABC News, Kamis (30/7/2020).

 

Terkait dengan larangan Trump tersebut, hingga saat ini pihak TikTok belum memberikan komentar. Beberapa pekan sebelumnya, menurut Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, AS mempertimbangkan untuk memblokir TikTok karena alasan ancaman keamanan.

Saat ini beberapa kementerian dan angkatan bersenjata AS telah melarang para staf menggunakan TikTok untuk kebutuhan pribadi. Di antaranya Transportation Security Administration and the militer AS.
 

 

KOMENTAR