Sambut Presidensi G20, Kemenkeu Meningkatkan Ketahanan dan Stabilitas Ekonomi

JAKARTA, INAKORAN

Sebagai bagian dari persiapan Presidensi G20, Indonesia akan mengadakan Konferensi Internasional 'Pemulihan Ekonomi yang Tangguh dan Berkelanjutan' pada tanggal 11 November 2021 mendatang.

“Konferensi ini adalah bagian dari upaya Presidensi Indonesia mendalami kebijakan dalam rangka mempromosikan produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas, memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, dan mengaktifkan lingkungan dan kemitraan sebagai pilar strategis 2022,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam rilis-nya, Rabu (10/11).

Konferensi internasional tersebut akan fokus kepada tiga tantangan utama. Pertama, transformasi digital untuk meningkatkan produktivitas.

“Infrastruktur digital dinilai akan memiliki kontribusi strategis sebagai penggerak dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan mengatasi ketimpangan global akibat kesenjangan digital. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk mendorong investasi, meningkatkan sumber daya pembiayaan, dan menyepakati prinsip-prinsip regulasi infrastruktur digital,” kata Kepala BKF.

BACA:  

 Menkeu Sebut Green Sukuk Jadi Dedikasi RI untuk Lingkungan

Kedua, peningkatan kualitas SDM pascapandemi Covid-19. Pandemi telah menyebabkan gangguan ekonomi global yang mendalam, baik di sisi produksi dan konsumsi. Gangguan tersebut berdampak pada tingkat pengangguran yang tinggi dan rendahnya investasi serta produktivitas.

“Jika tidak ditangani dengan benar dan tepat waktu, maka dampak tersebut akan meninggalkan bekas luka jangka panjang dan menghambat jalan menuju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan tangguh di masa depan,” ujar Kepala BKF.

Ketiga, keuangan berkelanjutan dalam rangka mendorong pertumbuhan yang inklusif. Pemerintah Indonesia dan negara lain di dunia melihat bahwa pertumbuhan ke depan tidak hanya harus tangguh, namun juga harus berkelanjutan.

“Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan sektor keuangan harus dapat memainkan peran penting dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon,” kata Kepala BKF.

Pada konferensi internasional ini, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Keuangan, akan mengundang para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengembangkan dan mempertajam gagasan nyata dalam menentukan agenda Presidensi Indonesia.

“Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pemulihan ekonomi global yang lebih kuat dan berkelanjutan. Serangkaian kegiatan diskusi publik, seperti diskusi kelompok terfokus (FGD), webinar, konsultasi dan call for papers, telah kami lakukan untuk memperoleh masukan terbaik dari berbagai stakeholders. Kami akan terus memastikan dialog publik ini efektif sebagai input pemerintah untuk mendorong kepentingan Indonesia dan global dalam Presidensi tahun 2022 nanti,” ujar Kepala BKF.