Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud : Indonesia Tidak Boleh Dipimpin Oleh Pelanggar HAM

Jakarta, Inako

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh dipimpin oleh figur yang memiliki rekam jejak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Pernyataan ini dilontarkan Hasto dalam rangkaian safari politiknya di Kota Serang, Banten, pada Minggu (10/12/2023), sebagai tanggapan atas kesiapan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud Md menghadapi tema HAM dalam debat perdana capres.

BACA JUGA: Rieke Diah Pitaloka: Rakyat Tak Boleh Tergiur Janji Makan Gratis, Karena di Luar Nalar

Menurut Hasto, Ganjar-Mahfud telah menegaskan komitmennya terhadap isu HAM sebagai panggilan jiwa. Dalam programnya, pasangan ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kemanusiaan, cinta terhadap rakyat, dan cinta terhadap tanah air.

"Dalam programnya Pak Ganjar-Prof Mahfud menjadikan komitmen, terhadap HAM sebagai panggilan jiwanya, karena nilai-nilai kemanusiaan sangat penting, mencintai rakyat, mencintai tanah air, itu bagian komitmen yang ditunjukkan," kata Hasto.

BACA JUGA: Yenny Wahid: Kedekatan Ganjar-Mahfud dengan Ponpes Modal Raih Suara di DIY

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) ini juga mengkritisi pasangan capres dan cawapres lain yang, menurutnya, tidak memberikan perhatian khusus pada isu HAM. Hasto menyatakan bahwa hal ini terlihat dari kurangnya visi dan misi dua pasangan calon lain yang tidak mencantumkan program penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam visi-misinya.

"Jangan sampai republik ini dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak pelanggaran HAM. Apalagi ada paslon yang tidak memasukkan (visi-misi) terkait HAM," ungkapnya dengan tegas.

BACA JUGA: TPN Ganjar-Mahfud: Debat Pilpres Jadi Ajang KPU Yakinkan Masyarakat untuk Ke TPS

Dengan menyoroti pentingnya komitmen terhadap HAM dalam kepemimpinan, Hasto Kristiyanto memberikan peringatan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki visi dan misi jelas, tetapi juga bersih dari catatan hitam terkait pelanggaran HAM.

Pernyataannya menjadi panggilan untuk masyarakat Indonesia agar memilih pemimpin yang dapat memastikan penegakan HAM dan melanjutkan pembangunan berkelanjutan bagi bangsa ini.