Seorang Profesor Ditahan di China Gegara Kritik Xi Jinping Soal Penanganan Virus Corona

Beijing, Inako

Pemerintah China memenjara seorang professor (akademisi) setelah melontark kritik terkait penangangan virus corona di bawah pemerintah Presiden Xi Xinping. Ia mulai ditahan pada Senin (6/7/2020).

Dalam artikelnya yang muncul di sebuah website di luar negeri, seperti yang rilis kantor berita AFP, sang professor yang bernama Xu Zhangrun mengkritik Xi Jinping telah melakukan budaya budaya penipuan dan sensor informasi, sehingga berdampak pada penyebaran virus corona di China. Ia juga menuduh Xi memerintah “secara tirani”.

BACA JUGA: Tiongkok Tantang AS Pangkas Persenjataan Nuklir

Xu termasuk segelintir akademisi China yang berani mengkritik pemerintah secara lantang. Tidak tahan dengan kritik yang dilancarkan itu, pejabat pemerintahan langsung membekuk Xu di  rumahnya di pinggiran Beijing. Ada 20 orang petugas yang terlibat dalam penahanannya, kata salah satu temannya yang enggan disebut namanya. 

"Sistem kepemimpinan China menghancurkan struktur pemerintahan," tulis Xu dalam esainya.

BACA JUGA: Carrie Lam: Undang-Undang Keamanan Hong Kong Bukan Malapetaka​​​​​​​

Lebih lanjut diungkapkannya dalam esei tersebut, bahwa  kekacauan di Provinsi Hubei sebagai pusat penyebaran Covid-19 mencerminkan masalah sistemik China.

“China "dipimpin oleh satu orang saja, tetapi orang ini dalam kegelapan dan memerintah secara tirani, tanpa metode pemerintahan, meskipun ia terampil memanfaatkan kekuasaannya, yang menyebabkan seluruh negara menderita," tulis Xu. 

Tidak hanya itu Xu juga meramalkan perlambatan ekonomi yang sedang terjadi di China akan menyebabkan "penurunan kepercayaan nasional", bersama dengan "kemarahan politik dan akademik serta atrofi sosial (hilangnya dukungan publik)."

Berita mengenai penangkapan Xu terjadi bersamaan dengan diperkenalkannya gugus tugas baru di China. Tujuan gugus tugas itu dibentuk adalah untuk meningkatkan kebijakan politik demi menjaga stabilitas nasional. Melansir Procuratorial Daily, ini adalah langkah terbaru untuk mengendalikan perbedaan pendapat atas penanganan Beijing terhadap virus corona dan aksi protes di Hong Kong.