Sisi Gelap Kartu Pra Kerja

Oleh. : Adlan Daie

Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat.

Jakarta, Inako

Peluncuran program kartu pra kerja yang diviralkan di sejumlah platform media sosial sebagai salah satu program unggulan pemerintahan rejim Jokowi untuk pembantu rakyat terdampak pandemi covid 19 terus terang bukan saja menimbulkan pro kontra di ruang publik, lebih dari itu, menyisakan pertanyaan besar untuk siapa sesungguhnya program ini diluncurkan, setidaknya karena beberapa hal :

BACA JUGA: Cacing Kremi Tetap Cacing Kremi, Harus Dibuang Bukan Untuk Dimaklumi

Pertama, dari sisi anggaran sebesar 20 Triliun untuk  5,6 juta orang peserta kartu pra kerja dengan alokasi sebesar  5,6 Triliun untuk biaya pelatihan peserta secara daring yang masuk otomatis  ke kantong kantong  start up, perusahaan aplikasi pelatihan kerja yang ditunjuk secara terbatas dan tertutup yang ditengarai bagian dari lingkaran kekuasaan seperti start up ruang guru, tokopedia dan lain lain.

Inilah sisi gelap pertama dari program kartu pra kerja.

Di satu sisi secara kasat mata memberi karpet merah bagi delapan start up yang ditunjuk tanpa lelang untuk mengeruk keuntungan sebesar besarnya dengan cara mudah lewat modus pelatihan daring akan tetapi di sisi lain ibarat lonceng kematian bagi puluhan ribu lembaga pelatihan kerja (LPK) yang bertebaran di seluruh wilayah Indonesia. keberadaan LPK nestapa dari ayunan pemerintah entah dosa apa gerangan yang ditanggungnya.

Kedua,

dari sisi aplikasi registrasinya secara online program kartu pra kerja sangat rumit tidak kompatibel dengan kemampuan melek teknologi smartphone mayoritas rakyat secara umum terlebih bagi para pekerja informal kategori angkatan pengangguran baru akibat dampak covid 19 kehilangan pekerjaan hariannya. Inilah sisi gelap kedua dari program kartu pra kerja.

Jika pun berhasil melewati proses registrasi tahapan berikutnya ibarat teror untuk mengikuti cara masuk ke pilihan start up dan materi pelatihan yang disediakan dengan sanksi dana pelatihan sebesar 1 juta  hangus jika dalam waktu 30 hari tidak digunakan, entah raib ke kantong siapa lagi. Sebuah cara tidak Pancasilais di sebuah negara yang para pejabatnya pandai bertasbih tentang Pancasila.

Ketiga,

dari sisi birokrasi modern, program kartu pra kerja tidak tepat dikelola kementerian koordinator perekonomian, bukan portofolio kementerian teknis leading sektornya seperti kementerian ketenagakerjaan. Sebuah kementerian wajib dan dari sisi tugas pokok dan fungsinya adalah bidang ketenagakerjaan dengan cakupan tugas tugas turunannya.

Pendekatan politik kekuasaan untuk sharing kerja teknis kementerian akan mengacaukan tali koordinasi di satu pihak dan di pihak lain sisi gelapnya  sulit mengukur kinerja sebuah kementerian dari sisi address tupoksinya yang diambil alih kementerian koordinator di mana.tugas dan fungsinya bersifat koordiantif dengan bidang bidang rumpun kerja yang berdekatan.

BACA JUGA: Pilkada dan Kesepakatan yang Ceroboh

Itulah sisi gelap program kartu pra kerja yang dalam perspektif penulis dari sisi penanganan dampak wabah covid 19 tidak relevan lagi kecuali didesain ulang menjadi bagian dari program pengaman sosial  melengkapi jaring pengaman sosial.lain yang tidak memadai jangkauannya di tengah wabah covid 19 yang nyaris melumpuhkan sendi sendi  ekonomi rakyat dan telah ditetapkan dalam Keppres no 12 tahun2020 sebagai bencana nasional.non alam.

Perspektif lain program kartu pra kerja dapat dilanjutkan dengan perubahan regulasi secara mendasar, yakni mengembalikan ke tupoksi kementerian teknis yang membidangi serta membuka seluas luasnya bagi keterlibatan Lembga Pelatihan Kerja (LPK)  tanpa syarat syarat yang dirumit rumitkan untuk menjangkau pelatihan secara lebih sederhana agar manfaat program ini  benar benar menyentuh mayoritas rakyat sekaligus manfaat  bagi LPK LPK yang tidak luput pula dari dampak covid 19 dan dampak dampak lain  turunannya.

BACA JUGA: 
Menteri koordinator perekonomian sebagai pengendali utama program karTu pra kerja tidak perlu ragu merubah desain program ini sebagaimana pilihan dua opsi usulan penulis diatas kecuali program ini sekedar diniatkan sebagai modus untuk menguntungkan pihak pihak tertentu dan tukar tambah kepentingan ekonomi serta tambal sulam agenda politis turunannya meskipun tampilan wajah lahiriyahnya seolah olah bagian dari program pro rakyat di tengah wabah covid 19.

Salam Pancasila lahir batin. Semoga bermanfaat.