Sistem Zonasi PPDB Memunculkan Banyak Manipulasi

Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi memunculkan banyak kecurangan dalam bentuk manipulasi data kependudukan dan identitas anak pada kartu keluarga atau KK. Hal itu terungkap dari sejumlah kasus yang ditemukan di kota Bogor, Jawa Barat, belum lama ini, saat Wali Kota Bogor Bima Arya melakuakn inspeksi mndadak ke beberapa sekolah di kota itu.

Beberapa hari lalu, Bima Arya melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan kebenaran data siswa dan alamat KK yang dipakai untuk mendaftar PPDB di sekolah di Kota Bogor. Dari pengeceka di lapangan, ia menemukan sejumlah siswa yang tidak ditemukan di alamat rumah, atau kontrakan kosong dan kos-kosan dipakai untuk alamat KK.   

Dari hasil pengecekan tersebut, Bima menyimpulkan bahwa dunia pendidikan kita belum siap untuk menerapkan sistem zonasi karena masih terdapat peluang-peluang kecurangan terkait sistem kependudukan dan infrastruktur.

Sebelumnya, Bima Arya menerima aduan masyarakat tentang indikasi kecurangan PPDB yang terjadi di sekolah negeri di Kota Bogor. Indikasi kecurangan itu viral di media sosial sehingga membuat Pemerintah Kota Bogor membuka layanan aduan.

Tercatat 300 aduan diterima Pemerintah Kota Bogor hingga Kamis 6 Juli 2023 terkait kecurangan PPDB jalur zonasi. Setelah menerim aduan itu, Bima pun menindaklanjuti aduan itu dengan melakukan inspeksi mendadak ke SMPN 1 Kota Bogor, SMAN 1 Kota Bogor yang bersebelahan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor. 

Berdasarkan temuan kecurangan di Bogor, Bima Arya akan meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengevaluasi penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB.