Tiongkok Kritik Perdana Menteri Jepang Ishiba Karena Menggagas Pembentukan NATO Versi Asia

Binsar

Wednesday, 16-10-2024 | 10:01 am

MDN
Tiongkok Kritik Perdana Menteri Jepang Ishiba Karena Menggagas Pembentukan NATO Versi Asia [ist]

 

Jakarta, Inakoran

Tiongkok pada hari Selasa (15/10) mengkritik gagasan yang diajukan oleh Perdana Menteri baru Jepang Shigeru Ishiba untuk struktur keamanan seperti NATO di Asia, dan mendesak Tokyo untuk berhenti terlibat dalam aliansi militer eksklusif dan berhati-hati dalam perkataan dan perbuatannya di bidang keamanan.

Melansir Kyodonews, juru bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok Wu Qian mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Jepang telah membesar-besarkan ancaman Tiongkok yang tidak ada dalam upaya mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari ekspansi militernya dan bahwa Beijing dengan tegas menentang hal ini.

Ishiba, yang dikenal karena keahlian pertahanannya, mengusulkan pembentukan “NATO versi Asia” dalam sebuah komentar yang disumbangkan ke lembaga think tank AS dan dirilis hanya beberapa hari sebelum ia menjabat pada 1 Oktober, dan menggambarkannya sebagai hal yang penting untuk menghalangi Tiongkok.

Namun gagasan tersebut ditanggapi dengan skeptis baik di dalam negeri maupun internasional dan ia tampaknya mengesampingkan isu kontroversial tersebut dengan pemilihan umum yang dijadwalkan pada akhir bulan ini.

 

PM Jepang Shigeru Ishiba [ist]

 

Tiongkok menyerukan Jepang untuk melakukan lebih banyak hal yang kondusif untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional, tambah Wu.

Dia juga mengklaim Tokyo terus menerus melampaui pembatasan berdasarkan Konstitusi pasifis dan kebijakan yang secara eksklusif berorientasi pada pertahanan dalam beberapa tahun terakhir dan secara signifikan memperluas persenjataannya, sehingga memicu kewaspadaan di antara negara-negara tetangganya di Asia dan komunitas internasional.

Ishiba telah menginstruksikan Partai Demokrat Liberal yang berkuasa untuk membentuk sebuah badan guna membahas visi NATO Asia, yang diperkirakan akan dimulai setelah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat pada 27 Oktober. LDP belum secara eksplisit menyebutkan gagasan tersebut dalam janji kampanyenya.

 

KOMENTAR