UMKM Indonesia Masih Kalah Bersaing dengan Negara Tetangga

Jakarta, Inako

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan mengungkapkan bahwa selama ini UMKM di Indonesia dibiarkan tumbuh begitu saja. Tak heran bila mereka kalah bersaing dengan sesama UMKM di negara lain, seperti Singapura dan Malaysia.

"Diantaranya dari sisi suku bunga kredit sudah kalah. Begitu juga terkait pengurusan perijinan, dan tingginya biaya logistik," kata Prof Rully, dalam acara diskusi Empat Pilar, bertema "Optimalisasi Pemberdayaan UMKM di Tengah Pandemi," di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (31/8).

Namun, lanjut Prof Rully, saat ini sudah banyak perbaikan yang dilakukan pemerintah. Sebut saja, suku bunga KUR yang terus menurun, hingga perijinan usaha yang tidak lagi mahal dan lama.

"Begitu juga dengan infrastruktur yang selama ini membuat ekonomi mahal, kini sudah dibangun dimana-mana. Kita sudah on the track dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia," tandas  Rully.

Hanya saja, Prof Rully menekankan, pelaku UMKM saat ini tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. "Itulah sejatinya filosofi koperasi lahir sejak abad ke-18," tegas Prof Rully.

Menurut Prof Rully, koperasi itu sebenarnya suatu hubungan formal yang kuat, sehingga membuat skala ekonomi dan usaha para anggotanya turut menguat.

Rully mengakui, sekian lama bangsa ini  memahami koperasi dari perspektif yang berbeda dengan cita-cita awal pendiriannya. "Kita tidak usah saling menyalahkan. Tapi ke depan, kita harus menjadikan koperasi sebagai suatu instrumen bagi perkuatan usaha anggota, yakni pelaku UMKM," tegas  Rully.

Kini, di tengah pandemi Covid-19, hampir 70% pelaku UMKM terdampak, baik dari sisi supply maupun demand. Dimana pasar menurun, modal usaha kurang, bahan baku terhambat, dan sebagainya.

Atas kondisi tersebut, pemerintah hadir dan turun tangan. Diantaranya melalui belanja negara agar ekonomi rakyat berjalan. Program PEN sudah mulai berjalan walau pada awalnya mengalami kendala.

Banpres Produktif

Sementara terkait Banpres Produktif Usaha Mikro, Prof Rully menjelaskan, dari 12 juta orang yang menjadi target penerima, sudah ada 9,1 juta orang tercatat di tahap pertama. Bahkan, untuk 1 juta orang, bantuan sudah cair ke rekening masing-masing melalui BRI dan BNI sejak 17 Agustus yang lalu.

"Per 27 Agustus 2020, sudah di-SK kan tambahan sebanyak 1,9 juta orang. Artinya, sudah hampir 3 juta orang yang terdaftar sebagai penerima," tegas Rully.

Rully juga  mengungkapkan, sebenarnya yang mendaftar ada sekitar 18 juta orang pelaku usaha mikro. Tapi itu butuh verifikasi sesuai dengan permen nya.

Menyangkut persyaratan penerima Banpres, Prof Rully hanya menyebutkan tiga hal. Yaitu, memiliki NIK, memiliki usaha (kelas mikro), dan belum pernah mengakses pembiayaan di perbankan (belum bankable) dan bukan PNS, TNI atau pegawai.

Sementara itu, anggota MPR RI dari FPDI-P Hendrawan Supratikno mengaku optimis stimulus ekonomi melalui UMKM akan bergerak dan tumbuh dengan baik mulai kuartal ketiga jika stimulus tersebut secepatnya dikucurkan.

Sebab, katanya, selama ini UMKM atau ekonomi kerumunan tersebut,  menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Bantuan pemerintah ini, kata dia, bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil dari dampak negatif pandemi Covid-19. Total ada 12 juta UMKM yang menerima bantuan tersebut.

Karenanya, Hendrawan berharap realisasi stimulus ekonomi tersebut selain harus dipercepat juga dipermudah syaratnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus untuk pertumbuhan ekonomi. “Sebaiknya secepatnya direalisasikan dengan syarat yang tak sulit,” kata anggota Komisi IX DPR RI itu.

Pada kesempatan yang sama, anggota MPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron juga mengatakan bahwa UMKM merupakan pendukung utama pertumbuhan ekonomi nasional. Memurut Herman, jumlahnya sangat besar, yakni sekitar hingga 60 jutaan se-Indonesia.

“Itu akan menjadi penyemangat penopang pertumbuhan ekonomi kecil bahkan ultra mikro seperti keluarga. Apalagi, yang kena dampak pandemi covid-19 ini hanya pertanian, alat kesehatan dan energi. Tapi, apakah petani, nelayan, tenaga honorer dan sebagainya juga harus diberi stimulus. Mereka ini yang harus diperlakukan adil,” kata Herman..