Wishnutama Ingatkan Pentingnya Persiapan SDM Hadapi Disrupsi Digital

Bandung, Inako

Komisaris Telkomsel Wishnutama Kusubandio menggarisbawahi pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia (SDM)  yang tepat agar tantangan yang dihadirkan oleh disrupsi digital dapat memberi dampak positif bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Wishnutama dalam kapasitasnya sebagai pakar pada Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap KUMKM 2022 di Bandung, Jawa Barat.

“Dengan perubahan lansekap tenaga kerja di depan mata akibat gelombang demi gelombang disrupsi digital, Indonesia akan kehilangan jutaan lapangan kerja. Namun demikian, potensi hingga 46 juta lapangan kerja baru ini justru akan muncul, hanya jika seluruh stakeholder bersinergi dan mempersiapkan bersama-sama SDM dan talent digital yang memberikan kesempatan daya saing tinggi bagi UMKM Indonesia.” ujar Wishnutama.

Ia menambahkan bahwa ke depan akan terjadi  persaingan sengit antar UMKM dari seluruh dunia dalam memperebutkan ruang tayang seluas layar gawai genggam. Artinya, UMKM Indonesia harus mampu berdaya saing secara teknologi, narasi, dan kreativitas.

 “Hanya seluas layar HP ini nih, yang jadi tempat berlaga seluruh brand di dunia. Jadi kita jangan mau kalah, kualitas brand dan produk harus kuat, sambil terus optimalkan teknologi digital. Jangan sampai potensi ekonomi digital kita yang besar sekali malah cuma jadi pasar saja, harus kita jadi tokoh utamanya,” tegas Wishnutama.

Sementara pada kesempatan yang sama, Fiki Satari, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, menjelaskan bahwa pandemi justru mempercepat terjadinya transformasi digital di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

“Awal 2020 hanya 8 juta UMKM Indonesia yang hadir di ekosistem digital, cuma 13% dari total populasi UMKM. Namun angka ini tumbuh 115% dalam masa pandemi, 17.59 juta UMKM telah hadir di ekosistem lokapasar daring," ungkapnya.

Fiki Satari memaparkan singkat perihal teknologi Web 3.0 beserta elemennya seperti blockchain hingga NFT.

“Meski implementasi konsepsi Web3.0 ini masih terus berproses, tapi penting bagi seluruh stakeholder, khususnya elemen pemerintah untuk memahami, sehingga dapat memastikan ketika saatnya tiba tidak terjadi kaget dan kekosongan hukum akibat regulasi yang belum siap” ujarnya.