Caleg Eks Koruptor yang Ditarik Partai Tak Bisa Maju Lagi

"KPU menegaskan caleg eks napi koruptor yang sudah ditarik oleh partainya tidak bisa maju lagi sebagai caleg, karena masa pergantian bakal caleg sudah berakhir."

Jakarta, Inako

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yag melarang mantan napi korupsi maju sebagai calon legislatif (caleg) memungkinkan mereka maju lagi sebagai caleg.

Tetapi KPU telah memasang rambu-rambu sehingga caleg mantan koruptor tidak bisa maju sebagai caleg meskipun MA membolehkan. Menurut Komisioner KPU Hasyim Asyari, caleg yang sudah ditarik mundur oleh partai tidak bisa kembali maju sebagai caleg. Hal itu lantaran masa pendaftaran caleg telah ditutup.

Hasyim mengatakan, masa pergantian bakal caleg pun telah berakhir sejak 11 September 2018. Ditegaskannya, ada bakal caleg eks koruptor yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU lantaran statusnya sebagai mantan napi korupsi, tapi kemudian sudah ditarik mundur oleh partainya sendiri.

Ada pula caleg eks koruptor yang pada masa pendaftaran dinyatakan TMS oleh KPU bukan karena statusnya sebagai mantan napi korupsi, tetapi juga langsung diganti oleh partai dengan caleg lainnya.

"Enggak otomatis (lolos). Kalau yang bersangkutan sudah ditarik partai, nggak bisa dipulihkan lagi," kata Hasyim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

Hasyim mengatakan, caleg eks koruptor yang kemungkinan dipulihkan statusnya dari TMS menjadi Memenuhi Syarat (MS) adalah caleg yang pernah dinyatakan tidak lolos oleh KPU, tetapi kemudian mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan menang, serta belum ditarik partai.

"Yang memungkinkan dipulihkan adalah yang pernah di-TMS KPU kemudian mengajukan sengketa ke Bawaslu lalu menang," ujar Hasyim.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya terdapat puluhan bakal caleg mantan napi korupsi yang tidak diloloskan KPU lantaran statusnya sebagai eks koruptor, tetapi diloloskan oleh Bawaslu melalui sidang sengketa. Namun, atas putusan Bawaslu tersebut, KPU memilih menundanya sampai putusan MA terhadap PKPU yang memuat larangan mantan napi korupsi nyaleg keluar.

Nantinya, KPU juga harus melihat dan mempelajari satu per satu kasus caleg eks koruptor yang bakal dipulihkan.

"Kalau kemudian di-TMS sebelum DCS, berarti kan yang bersangkutan belum masuk DCS. Apa kita perlu mengumumkan DCS lagi apa langsung DCT saja misalkan," tutur Hasyim.

Selain itu, KPU pun harus mempelajari dan menentukan nomor urut caleg yang akan dipulihkan. Sebab, saat caleg tersebut dinyatakan TMS oleh KPU beberapa waktu lalu, nomor urutnya telah digantikan oleh nomor urut caleg yang berada di urutan setelahnya.

"Sebelum DCT caleg nomor 2 naik jadi nomor 1 karena yang nomor 1 ini TMS. Nah kalau dikembalikan, mau ditaruh nomor berapa?" sambung dia.