Gelar Aksi di Depan DPR, Apdesi Tuntut UU Desa Direvisi

Jakarta, Inakoran.com

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi  demonstrasi di depan DPR RI pada Rabu (31/01/2024). Aksi ini dilakukan untuk menuntut DPR segera merevisi UU Desa.

“Ini adalah aksi demo jilid tiga. Intinya hanya fokus pada satu tujuan, yaitu revisi UU Desa. Kita ingin memastikan, DPR membuat undangan untuk pemerintah,” kata Sunan Bukhori, Koordinator Aksi Nasional Desa Bersatu.

BACA JUGA: Tuntut Revisi UU Desa, Massa Apdesi Tutup Tol Dalam Kota

Sunan menambahkan, Apdesi mengajukan sejumlah tuntutan, mulai dari perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun, hingga kenaikan dana desa menjadi Rp5 miliar per tahun.

 “Masa jabatan kepala desa sembilan tahun, dua periode. Lalu dana desa naik lima miliar per tahun. Tiga, Terkait dengan kewenangan, rekognisi, dan subsidiaritas desa. Kewenangan desa selama ini dikebiri dengan adanya mandatori bupati. Terkadang musyawarah desa tidak sesuai dengan  mandatori tersebut, sehingga mesti disesuaikan” tandasnya.

“Perangkat desa juga mesti diseleksi menjadi pegawai negeri sipil. BPD mesti mendapat gaji dan tunjangan bulanan,” tambah Sunan.

Dia menegaskan, massa aksi tidak akan membubarkan diri sebelum DPR membuat undangan untuk pemerintah guna membahas revisi UU Desa secara bersama. Karena targetnya, UU Desa ini disahkan pada 6 Februari mendatang.

BACA JUGA: Jika Ditugaskan Partai, Ahok Siap Berkampanye Untuk Ganjar-Mahfud

Aksi sempat diwarnai dengan upaya paksa massa aksi untuk masuk ke gedung DPR. Hal itu mereka lalukan karena kecewa dengan DPR yang selama ini selalu berjanji akan membahas dan mengesahkan UU Desa, tetapi tidak mewujudkannya.

Massa mencoba merubuh pagar dengan palu, membakar ban, dan kemudian melempar botol ke halaman DPR RI.

Selain itu, masa bahkan memlokade jalan Tol Dalam Kota, dari arah Semanggi ke Slipi, walau pada akhirnya mereka bisa ditenangkan oleh pihak kepolisian.

 Sempat tenang, massa kembali berusaha masuk gedung DPR karena merasa tuntutannya diabaikan. Mereka mencoba merobohkan pagar yang kemudian direspons dengan tembakan water canon oleh polisi.

Namun, hal itu tidak membuat massa tenang, suasana malah semakin panas. Pagar di samping pintu utama ke gedung DPR pun rusak karena ditarik paksa massa.