GEMPAR! Di Tengah Wabah Covid 19 Pemkot Tarakan Lelang Aset Negara Secara Tergesa-Gesa

Kaltara, Inako

Hal tak mengenakan kembali menerpa PT. GUSHER. Kali ini tanpa sepengetahuan pihak pengelola nama PT. GUSHER muncul dalam lelang salah satu surat kabar di Kalimantan Utara, hal ini memunculkan polemik yang cukup membuat gerah banyak warga Tarakan, karena dinilai Pemkot Tarakan serta KPKNL tergesa-gesa untuk hal yang kurang penting ditengah pandemi covid 19 yang tengah terjadi.

BACA JUGA: Cegah Covid 19, Brimob Kaltara Semprot Disenfektan Diruas Jalan Tarakan

Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Korupsi (GMPK) Kaltara, Akbar Syarif mengaku beberapa aliansi dan organisasi masyarakat sangat menyayangkan dan menyesalkan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dan KPKNL ditengah wabah pandemi Corona (covid 19) yang tengah melanda Indonesia dua bulan belakangan ini.

"Pengumuman lelang dilaksanakan, kami menduga dan terkesan ada oknum atau kelompok yang mencoba mengambil keuntungan dalam kondisi seperti ini. Karena bisa menimbulkan keresahan di masyarakat akibat konflik ditengah bencana wabah corona dan bisa berdampak pada pengerahan pergerakkan massa dan kekacauan dengan mengabaikan Intstruksi dan Himbauan Pemerintah RI," ujarnya kepada awak media saat ditemui disalah satu rumah makan kemarin (7/4/20) kemarin.

"Kami mendesak Pemerintah Kota Tarakan dan KPNKL untuk Membatalkan Pengumuman Lelang Kedua Tim Kurator PT. Gusher Tarakan. Karena dalam Pelaksanaan Pengumuman lelang untuk menghindari gerakkan dan aksi massa ditengah bencana wabah Corona" ucapnya geram sekaligus prihatin.

BACA JUGA: Tenor 50 Tahun Diterbitkan Pemerintah Indonesia Untuk Surat Utang Valas

BACA JUGA; Komisi XI DPR RI Dukung Kebijakan Keuangan Negara Tangani Corona

Pemkot Tarakan dan KPKNL diduga mengabaikan aspek hukum yang sedang berjalan, barang yang dilelang terbilang tidak boleh dilelang atau dipindah tangankan jika masih berproses hukum antar pihak. Dengan berdasarkan dokumen dan fakta sebagai berikut :

1. MoU Pemerintah Kota Tarakan bersama PT. Gusher yang berlaku 30 Tahun.

2. Putusan Pengadilan UtangPribadi (Dalam Pailit) yang menjaminkan Asset Negara.

3. Dasar Hukum Pengelolaan yang Sah secara hukum

4. Bukti – Bukti Pelaporan baik Perdata dan Pidana yang sedang berproses.

5. Masih Berproses Sidang di Pengalian Tata Niaga Surabaya dengan Nomor Perkara nomor 26/Pdt.SusPlw.Pailit/2019/PnNiagaSbyjoNomor8/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NiagaSby tanggal Desember 2019. Sampai saat ini masih Proses dan belum ada Putusan incharct.

BACA JUGA: Akhirnya Ditangkap Polisi, Penumpang yang Tipu Mulyono Driver Ojek Online Antar dari Purwokerto - Solo Jawa Tengah

Simak video Inatv jangan lupa klik subscribe and like untuk keseruan Indonesia

Pihak Kurator PT. Gusher segera Membatalkan pengumuman lelang agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan gerakkan massa di tengah - tengah bencana wabah corona yang dapat menimbulkan konflik sosial dan konflik hokum baru. 

"Seharusnya Pemkot Tarakan dan KPKNL diduga dan dicurigai melakukan tindakan illegal dan cacat hukum dalam pelaksanaan pengumuman lelang yang diumumkan pada 02 April 2020," jelasnya.

Terpisah, Korlap Aliansi Garuda Kota Tarakan, Yudhi Hamdhany berpendapat dari sisi pertumbuhan ekonomi seharusnya Pemkot Tarakan bisa memberikan support terhadap geliat ekonomi yang sedang tumbuh di kota Tarakan bukan malah ikut andil menciptakan konflik baru yang dapat meresahkan dan membuat kekacauan serta aksi massa ditengah–tengah negara dan rakyat yang sedang mengalami dan menangani bencana wabah.

"Kami menduga serta mencurigai adanya konspirasi oknum atau Kelompok untuk mengalihkan Utang Pribadi (Dalam Pailit) dengan melelang atau menjual aset negara. Kondisi ini bisa saja menimbulkan konflik hukum baru yang masuk dalam ranah korupsi karena ada oknum/ kelompok
yang mengambil keuntungan dan diuntungkan dalam pelelangan aset negara," terangnya kepada awak media.

"Kami mendesak Aparat Hukum segera melakukan pengawasan dan penyelidikkan terhadap masalah ini. Kami juga mendesak kepada Pemerintah Kota Tarakan dan KPKNL segera membatalkan Pelaksanaan Pengumuman Lelang ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik social dan konflik hukum baru yang bisa berdampak pada keresahan masyarakat dalam menghadapi bencana wabah corona dan geliat ekonomi yang sedang tumbuh di Kota Tarakan" paparnya sore itu.

Selain itu, LSM Persatuan Suku Asli Kalimantan (Pusaka) kota Tarakan, Aldi Dayana juga mengungkapkan prihatin terhadap kebijakkan Pemerintah Kota Tarakan dan KPKNL dalam Pelaksanaan Pengumuman lelang Ikon Kota Tarakan yang masih berproses secara hukum. 

"Kami melihat sikap Pemerintah Kota Tarakan dan KPKNL yang tidak prihatin terhadap kondisi Negara yang sedang
mengalami bencana wabah corona yang melanda seluruh daerah, malah mencoba mengambil keuntungan ditengah bencana wabah corona yang diduga menguntungkan oknum atau kelompok tertentu," ujarnya saat diwawancarai.

"Kami mendesak dengan tegas Pemerintah Kota Tarakan dan KPKNL untuk Membatalkan Pengumuman Lelang ini untuk menghindari konflik sosial dan kemarahan masyarakat Kota Tarakan yang akan berdampak dan menambah buruk keadaan yang terjadi sekarang. Dan kami minta kepada aparat hokum segera bertindak jika memang di duga ada oknum atau kelompok yang coba mengambil keuntungan dalam pelelangan dan berniat menjual aset negara," tutupnya.