Jepang Tentang Upaya China Mengubah Status Quo Di Laut China Timur dan Selatan

Jakarta, Inako

Perdana Menteri Jepang Fumi Kishida menetang upaya China mengubah status quo di laut China Timur dan Selatan. Sikap itu disampaikan Kishida selama pembicaraannya dengan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, beberapa saat lalu.

China memiliki klaim teritorial yang saling bertentangan dengan empat anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara -- Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam -- serta Taiwan di Laut China Selatan, jalur perairan strategis yang dilalui lebih dari sepertiga perdagangan global.

Beijing juga mengklaim Kepulauan Senkaku, sekelompok pulau tak berpenghuni di Laut Cina Timur yang dikelola oleh Jepang. China telah sering mengirim kapal penjaga pantainya di dekat rantai pulau, yang disebut Diaoyu.

Kepulauan yang terletak 1.200 mil di barat daya Tokyo, telah dikelola oleh Jepang sejak 1972, tetapi baik Tokyo maupun Beijing mengatakan klaim mereka atas kepulauan itu sudah ada sejak ratusan tahun lalu.

Kementerian Luar Negeri Beijing mengatakan akan mengajukan protes keras dengan Tokyo. Menurut Beijing, Pulau Diaoyu dan pulau-pulau yang berafiliasi adalah wilayah yang melekat di China. China bertekad menjaga kedaulatan wilayah kami, yang disebut penunjukan kembali administratif ini adalah provokasi serius terhadap kedaulatan wilayah China.

Kishida dan mitranya dari Vietnam setuju untuk bekerja sama atas masalah rantai pasokan, mengingat bahwa banyak perusahaan Jepang memiliki basis produksi dan perusahaan lain di negara Asia Tenggara itu, dan untuk mempercepat pembicaraan guna mempromosikan ekspor pertahanan Jepang, menurut Kementerian Luar Negeri Jepang.