Siswa Nakal Dikirim ke Barak, Bonnie PDI-P: Tidak Semua Masalah Mesti Diselesaikan Tentara

JAKARTA, INAKORAN.com - Anggota Komisi X DPR Fraksi PDI Perjuangan Bonnie Triyana merespons kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang bakal mengirim siswa SMA yang nakal ke barak militer.

Bonnie menegaskan, tidak semua masalah mesti diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa-siswa SMA yang nakal di sekolah.

“Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah,” kata Bonnie dalam keterangannya pada Rabu, 30 April 2025.

BACA JUGA: Kategori Siswa Nakal yang Dikirim ke Barak Militer: Sulit Dibina, Terlibat Pergaulan Bebas, dan Tindakan Kriminal

Menurut Bonnie, mendidik karakter siswa yang nakal tidak perlu dengan cara militeristik. Mesti ada pendekatan yang lebih holistik, mulai dari menelaah keluarga, lingkungan pertemanan, hingga sekolah.

“Penguatan karakter bukan selalu berarti mendidik siswa bermasalah dengan cara militeristik. Penanganan siswa bermasalah harus dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan, dan aktivitas di sekolah,” kata Bonnie.

Ketimbang mengirim ke barak, siswa-siswa yang bermasalah sebaiknya ditangani dengan melibatkan psikolog dan psikiater.

BACA JUGA: Mulai 2 Mei, Siswa Nakal di Jawa Barat ‘Dididik’ Selama 6 Bulan di Barak Militer

“Melibatkan psikolog dan psikiater untuk menangani siswa bermasalah jauh lebih tepat ketimbang mengirim mereka ke barak militer," ujar Bonnie.

Diketahui, rencana mengirim siswa nakal ke barak militer mulai diterapkan di Jawa Barat pada 2 Mei 2025.

Dedi Mulyadi mengatakan program ini akan dimulai secara bertahap di sejumlah kabupaten/kota yang rawan dan pihaknya bekerja sama dengan TNI dan Polri.

“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” kata Dedi dikutip dari Antara pada Selasa, 29 April 2025.

BACA JUGA: Budaya Menghakimi dan Menghukum Para Pendidik di Indonesia

Adapun kategori nakal yang dimaksud, yakni siswa yang sulit dibina, terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas, dan tindakan kirimal.

Selain itu, siswa yang dikirim ke barak mesti melalui kesepakatan antara orang tua dengan pihak sekolah.