JAKARTA, INAKORAN

Deddy Sitorus dari Fraksi Partai PDIP Perjuangan, menanggapi pernyataan Calon Presiden Anies Baswedan bahwa ada Menko dalam pemerintahan sekarang yang ingin merubah konstitus dan akan merusak demokrasi, Anies tidak mengerti mana yang mengancam demokrasi dan mana demokrasi itu sendiri.

Kita sama-sama tahu bahwa merubah Konstitusi  hanya bisa dilakukan oleh setidaknya 2/3 Anggota MPR RI. Jadi kalau seorang Menko yang bicara, kalaupun itu benar, lanjut Sitorus, apa lagi itu dilakukan di ruang terbuka, itu adalah sebuah diskursus.

BACA: 

Anggotanya Tersangka Korupsi, NasDem Hormati Proses Hukum

Tetapi jika kemudian itu di framing itu sebuah ancaman luar biasa, saya mengatakan bahwa ancaman luar biasa ketika naiknya Anies ke kekuasaan Gubernur DKI, ketika ayat dibuat untuk menghalangi mayat masuk dalam tempat ibadah, itu mengancam demokrasi.

Mari kita  lihat secara esensial, bedakan ucapan dengan gerakan. Yang berbahaya itu kalau itu dilakukan di ruang-ruang tertutup, jadi terbalik yang dikatakan oleh Anies.  Kita tahu kelompok-kelompok yang anti keragaman, anti Pancasila itu menjadi ancaman di republik ini, dari pada pembicaraan seorang Menko di ruang terbuka, tegas Sitorus.

Sementara Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia , melihat bahwa Anies ingin mempertegas narasi perubahan menuju 2024 yang disampaikan selama ini.

Sebelumnya narasi perubahan yang disampaikan Anies relatif kabur, ujar Muhtadi.

Ia ingin menyampaikan bahwa jika ia menang maka, demokrasi akan menjadi lebih baik dari sekarang, itu pesan yang ingin ia sampaikan.  Kedua, lanjut Muhtadi pernyataan Anies di Surabaya, bahwa soal 2024, bukan meneruskan agenda pemerintahan sekarang tapi soal tujuan bernegara.

Jadi Anies sepertinya ingin memberi pesan bahwa dirinya berbeda dengan pemerintahan sekarang.

Tapi masalahnya adalah, apakah ini punya efek elektoral atau tidak.

Menjadi problematik karena yang tidak atau nyinyir dengan Presiden Jokowi, hanya 30 sampai 35 persen.

Sementara Survei Kompas, survei Indikator dan survei-survei yang kredibel lainya, ungkap Muhtadi, tingkat kepuasan pemerintahan sekarang rata-rata diatas 70 persen. Hal ini membuat Anies kesulitan  memaksimalkan dukungan untuk menang, pungkas Muhtadi.

Salah satu cara yang bisa mendukung Anies adalah mencari dukungan dari kelompok nasionalis atau pendukung Jokowi. Polarisasi jelas Muhtadi adalah bagian dari demokrasi yang bisa kita lakukan adalah kurangi noise dan memperbanyak voice -nya.

Pemilu tanpa polarisasi justru seperti sayur tanpa garam. Polarisasi perlu diatur sehingga tidak menimbulkan politik identitas, politik kebencian, tutup Muhtadi.

Sumber Wawancara KompasTV dengan judul: PDIP Tanggapi Ucapan Anies Soal Ada Menko yang ingin ubah Konstitusi