Cegah Gangguan Cuaca dan Bencana, Pemerintah Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca di IKN Hingga September

JAKARTA, INAKORAN.com - Pemerintah akan memperpanjang Operasi Modif Cuaca (OMC) di Ibu Kota Nusantara, Kalimantar Timur. OMC akan diperpanjang hingga 12 September 2024.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Tindak Lanjut Operasi Modifikasi Cuaca di Provinsi Kalimantan Timur, yang diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK pada Senin, (2/9/2024).

"Setidaknya operasinya berlanjut sampai tanggal 12 September 2024. Hingga target-target pembangunan fisik di IKN bisa tercapai maksimal," kata Muhadjir.

BACA JUGA: Menko PMK Resmikan Rumah Susun Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bantuan  Kementerian PUPR

Muhadjir menjelaskan OMC perlu dilakukan untuk menghindari gangguan cuaca dan bencana selama pembangunan IKN. Apalagi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan potensi curah hujan di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di kawasan IKN masih tinggi.

"Atas usulan kebutuhan dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pemprov Kaltim, dan tentu saja dari Kepala Otorita IKN, untuk Operasi Modifikasi Cuaca yang dilakukan BNPB tetap dilakukan," ungkapnya.

Dengan melakukan OMC, pembangunan di IKN tidak terhambat, sehingga bisa selesai sesuai waktu yang ditargetlkan. “Kita harapkan kalau tidak ada bencana banjir dan tanah longsor atau hujan yang tidak bisa dikendalikan itu bisa dicegah maka target bisa dipenuhi,” kata Muhadjir.

BACA JUGA: Aksi Nyata Revolusi Mental Bersih Gunung Prau, Sukses Angkut Hampir Satu Ton Sampah

Sementara itu, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengungkapkan OMC telah dilakukan di IKN sejak awal Juli hingga Agustus. Dalam kurun waktu tersebut, OMC telah berjalan dengan baik. Selain IKN, wilayah lain yang juga memiliki curah hujan yang tinggi menerapkan OMC.

“Sehingga kita menyelenggarakan Operasi Modifikasi Cuaca supaya hujannya tidak datang deras dan bisa dialihkan ke tempat lain. Sehingga tempat yang dikhawatirkan terjadi longsor bisa terkendali," jelasnya.

Dalam rapat yang diselenggarakan secara daring dan luring di Kantor Kemenko PMK hadir Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Plt. Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Penjabat Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, Kepala BPBD Kalimantan Timur Agus Tianur, Perwakilan Kementerian Pertanian, Perwakilan BPKP, dan Perwakilan Kementerian Keuangan.