Demokrat Berharap IKN Tidak Bernasib Sama Seperti Hambalang

JAKARTA, INAKORAN.com - Partai Demokrat berharap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan bernasib sama seperti proyek Hambalang yang mangkrak.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyebut banyak anggaran negara yang digelontorkan untuk membangun IKN. Jika mangkrak, maka anggaran tersebut akan terbuang percuma.
“Karena dalam setiap proyek itu sudah ada uang negara yang masuk di dalamnya. Kalau dibiarkan atau terbengkelai, uang yang sudah masuk itu akan terbuang percuma,” kata Jansen, dikutip dari Kompas.com pada Senin, 10 Januari 2025.
BACA JUGA: Pembangunan IKN Terancam Mangkrak: Banyak Investor Tunda Komitmen Investasi
Diketahui, proyek Hambalang digagas oleh pemerintahan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mega proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan,dan Sekolah Olahraga (P3SON) yang terletak di Bukit Hambalang, Bogor ini membuat negara rugi ratusan miliar.
Proyek Hambalang menjadi salah satu catatan hitam pemerintahan SBY dan Demokrat pun sering diserang dan disalahkan atas mangkraknya proyek tersebut.
Saat memulai pemerintahannya, Presiden ke-5 Joko Widodo sempat mengunjungi Hambalang. Saat itu, tidak sedikit pihak yang menilai, kunjungan itu merupakan cara Jokowi menyindir pendahulunya. SBY. Sementara itu, pembanguan IKN dimulai pada masa pemerintahan Jokowi.
Jansen mengakui, partainya tidak ambil pusing dengan pihak tertentu yang membandingkan kegagalan proyek Hambalang dengan IKN.
BACA JUGA: Anggaran Dipangkas, Istana Tegaskan Presiden Prabowo Tetap Berkomitmen Bangun IKN
Dia menyebut, saat ini Demokrat bagian dari pemerintahan dan karena itu mendukung setiap kebijakan pemerintah, termasuk menyukseskan pembangunan IKN.
“Kami, Demokrat menatap ke depan. Kami sekarang berada dalam pemerintahan ini, akan berusaha menyukseskan IKN, tentu saja berdasarkan kemampuan keuangan negara yang ada sekarang,” terang Jansen.
Belakangan ini, muncul kekhawatiran IKN akan mangkrak dan bernasib sama seperti Hambalang. Kekhawatiran ini muncul usai anggaran pembangunan IKN tahun 2025 diblokir oleh Kementerian Keuangan.
KOMENTAR