Demi Makan Bergizi Gratis, Prabowo Rela Pangkas Anggaran Infrastruktur Hingga Rp 81 Triliun

Sifi Masdi

Monday, 03-02-2025 | 15:17 pm

Presiden Prabowo Subianto [ist]

Jakarta, Inakoran

Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menyoroti penghematan anggaran sebesar Rp 306 triliun. Inpres tersebut berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025. Salah satu keputusan paling mencolok dari instruksi ini adalah pemangkasan anggaran untuk sektor infrastruktur, yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Salah satu kementerian yang mengalami pemotongan anggaran terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dengan pengurangan mencapai Rp 81,38 triliun. Angka ini mencakup 73,34% dari total pagu anggaran kementerian yang ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun. Selain itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) juga tidak luput dari pemangkasan, dengan anggaran yang dipangkas sebesar Rp 4,81 triliun atau 75,2% dari pagu anggarannya yang mencapai Rp 6,39 triliun.

Hasil dari pemangkasan anggaran ini rencananya akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis, yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, terutama bagi kelompok rentan. Meskipun ide tersebut memiliki niat baik, tetapi dampak dari pemangkasan anggaran infrastruktur mendapat banyak sorotan.

Presiden Prabowo Sidak Program MBG di Dua Sekolah di Jakarta Timur Hari Ini

Anggaran MBG Ditambah Rp100 Triliun, Sri Mulyani: Pelaku UMKM Bakal Untung

Kemenkeu Bakal Tambah Rp100 Triliun untuk Program Makan Bergizi

Langkah penghematan yang diambil oleh pemerintah ini tidak luput dari kritik. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menyatakan keprihatinannya terhadap pemangkasan anggaran infrastruktur. Ia menegaskan bahwa belanja infrastruktur memiliki peran penting dalam mendorong belanja modal negara dan menggerakkan roda perekonomian nasional.

"Pemotongan anggaran infrastruktur seharusnya disayangkan karena belanja infrastruktur bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang," ujar Esther pada Minggu (2/2/2025).

Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kemajuan industri, tetapi juga membuka peluang investasi yang lebih besar untuk Indonesia.

Lebih lanjut, Esther menambahkan bahwa jika sektor infrastruktur terabaikan, ada risiko serius yang mengancam daya saing Indonesia di pasar global.

“Apabila sektor ini terabaikan, maka berisiko terjadi pelemahan daya saing hingga menyulitkan Indonesia untuk menarik minat para investor baik dalam maupun luar negeri,” ungkapnya.

Pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkelanjutan merupakan salah satu faktor kunci yang menarik investor. Ketika infrastruktur di suatu negara memadai, biaya logistik berkurang dan efisiensi meningkat, sehingga memberikan daya tarik lebih bagi investor untuk melakukan investasi.