Gaet Suara Nelayan, Ganjar Berjanji Benahi Regulasi Kelautan yang Tumpang Tindih

Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo memastikan akan membenahi regulasi kelautan yang tumpang tindih yang merugikan para nelayan di banyak daerah, jika terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 2024.

Hal itu, ia sampaikan saat menerima kunjungan ratusan nelayan di kediamannya di Kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Minggu (10/12).

"Tadi teman-teman nelayan menyebutkan banyak aturan atau ragulasi yang dianggap tidak pro ke nelayan. Maka ke depan, regulasi dan aturan itu perlu kita kaji ulang," ucap Ganjar. 

Di hadapan ratusan nelayan yang tergabung dalam organisasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dari Jawa Timur, Jogja, Jateng, Jabar, Banten dan Lampung itu, eks Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, ke depan, setiap perizinan harus dipermudah, perizinan cukup dengan KTP dan menggunakan sistem digital sehingga lebih mudah.

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua KNTI Sugeng Nugroho menyampaikan sejumlah masalah yang dialami nelayan, salah satunya terkait zonasi penangkapan ikan. Sugeng  menyebut, aturan zonasi selama ini banyak merugikan para nelayan. 

"Kami minta pada pak Ganjar, ketika beliau jadi presiden agar aturan itu direvisi," ucap Sugeng. 

Ia menyebut contoh aturan yang merugikan yaitu PP 11/2021 tentang zonasi penangkapan ikan. Aturan tersebut membatasi nelayan untuk melaut hingga titik 573/572 atau kira-kira 200 mil laut.

Sugeng menilai aturan itu merugikan mereka, sebab laut Indonesia sangat luas, yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh nelayan dalam negeri, bukan nelayan asing.