Ganjar Berjanji Akan Perkuat KPK Untuk Menghadirkan Pemerintahan yang Bebas KKN

Calon Presiden nomor urut 2 Ganjar Pranowo berjanji akan menghadirkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika dirinya terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024. Menurut dia, memperkuat KPK bisa dilakukan dengan membentengi lembaga itu dari pengaruh lembaga lain, seperti eksekutif.

"KPK mesti kuat dan lebih independen karena kita bicara itu tidak hanya pemberantasan, kita harus bicara pencegahan," tegas Ganjar, di kediamannya, Jalan Taman Patra Raya, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (14/12) 

Komitmen Ganjar menwujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, telah terbukti saat dirinya menjabat Gubernur Jawa Tengah dua periode, 2013-2023.

Masyarakat Jateng masih ingat baik slogan anti korupsi yang terkenal yang digaungkan Ganjar yaitu, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi atau 'Tidak Korupsi, Tidak Bohong'. Ini bukan sekedar slogan, tetapi benar-benar diwujudkan Ganjar selama 10 tahun pemerintahannya.

Ia mengaku, slogan tersebut sangat ampuh membentengi para ASN di wilayahnya dari keinginan melakukan perbuatan tercela seperti melakukan pungutan liar atau jual beli jabatan.

"Kalau Anda ingin masuk ke dalam jabatan yang lebih tinggi, Anda cukup mengikuti tes, kontestasi dengan yang lain. Tidak ada jual beli jabatan. Saya kontrol langsung," tegasnya.

Pengalaman di Jawa Tengah akan dibawa Ganjar ke tingkat nasional, jika dia dan Mahfud terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam kontestasi Pilpres tahun depan.

Eks Gubernur Jateng itu mengatakan, mencegah KKN harus dimulai dari teladan pemimpin. Karena itu, ia dan Mahfud berkomitmen untuk menjalankan hidup secara sederhana, jika memenangi pertarungan Pilpres tahun depan. 

Selain memperkuat KPK, Ganjar dan Mahfud juga berkomitmen akan mempercepat digitalisasi layanan pemerintahan di seluruh daerah. Dia yakin, sistem itu dapat meminimalisasi celah pungli karena tak perlu bertemu tatap muka langsung.

"Saya buatkan laporan kontrol dari masyarakat yang dibantu oleh Universitas Dian Nuswantoro waktu itu dengan web-based, laporgub yang sekarang menjadi aplikasi," tuturnya.

Bukan hanya itu, menurut Ganjar, upaya pencegahan korupsi juga harus dimulai dari pendidikan. Untuk itu, para bupati dan wali kota akan diminta melakukan tanda-tangan sebagai bentuk komitmen untuk memberikan materi anti korupsi, guna membangun integritas para pelajar.