Ganjar Sebut 3 Hal yang Harus Dilakukan Untuk Mencapai Pertumbuh Ekonomi 7 Persen

Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia naik sebesar 7 persen pada tahun 2045. Target tersebut, kata Ganjar, bukan sesuatu yang mustahil atau ambisius.

Menurut eks Gubenur Jawa Tengah itu, untuk mencapai pertumbuhan sebesar itu, ada tiga hal yang harus dilakukan yaitu: Pertama, menjamin kepastian dan penegakan hukum. Dia yakin, jika negara menjamin kepastian dan penegakan hukum, maka investor akan berbondong-bondong datang berinvestasi. Imbasnya, lapangan pekerjaan akan muncul dan kesejahteraan masyarakat akan tercipta.

"Kalau KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) disikat, maka pajak kita bisa dioptimalkan. Pemasukan negara bisa tinggi karena tidak dikorupsi," tegas Ganjar.

Kedua, melanjutkan hilirisasi yang sudah berjalan dan dilanjutkan ke proses industrialisasi. Ketiga, mengoptimalisasi ekonomi baru seperti ekonomi hijau, ekonomi biru dan ekonomi digital dan kreatif.

"Kalau ini bisa dilakukan, angka pertumbuhan ekonomi 7 persen itu sangat mudah diwujudkan," tandas Ganjar optimis.

Ganjar mengaku sudah mengantongi peta jalan (road map) sebagai acuan untuk mencapai target pertumbuhan tersebut.

"Banyak yang bilang Ganjar ambisius. Padahal ini sangat mungkin dan saya yakin pasti bisa. Roadmap-nya sudah ada," tegas Ganjar.

Ia menambahkan, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mencapai 7 persen pada 2045, maka Indonesia akan masuk dalam jebakan middle income trap. Jika itu terjadi maka bukan bonus demografi yang didapat, tetapi malapetaka demografi.

"Maka kita harus berjuang untuk mewujudkan itu. Effort-nya memang tidak boleh biasa-biasa saja," ujar Ganjar.

Senada dengan Ganjar Pranowo, Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira membeberkan sejumlah hal yang mesti dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen, di antaranya adalah pengoptimalan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital.

"Pertumbuhan bisa didorong dari motor ekonomi hijau dan ekonomi biru serta ekonomi digital," jelas dia.

Pertumbuhan ekonomi, kata Bhima, tidak bisa hanya disandarkan sepenuhnya pada eksploitasi sumber daya alam (SDA). Sebab, eksploitasi SDA yang berlebihan malah dapat berdampak pada terganggunya sektor ekonomi yang lain.

"Jangan hanya eksploitasi SDA dengan hilirisasi yang merusak sendi ekonomi hijau dan biru untuk kejar pertumbuhan tinggi jangka pendek," tegas Bhima.

Pemerintah, kata Bhima, harus mulai meluncurkan strategi guna mengoptimalkan bonus demografi. Hal tersebut dapat ditempuh dengan penyediaan lapangan pekerjaan dan kepastian upah laik bagi pekerja.

"Pemanfaatan bonus demografi juga mendesak dengan pembukaan lapangan kerja yang berkualitas dengan upah lebih baik," jelas dia.

Akan tetapi, Bhima mengeritik formula upah seperti yang dirumuskan dalam UU Cipta Kerja.

"Selama formulasi upah nya masih pakai UU Cipta Kerja maka sulit mendorong daya beli masyarakat yang lebih tinggi. Sementara konsumsi rumah tangga porsinya cukup besar ke PDB," imbuh dia.

Pemerintah, lanjut Bhima, tidak boleh hanya sekedar mencanangkan program. Lebih dari itu, pemerintah harus memiliki komitmen untuk menjalankan program yang sudah diterapkan. Ketidakjelasan sikap pemerintah tentu akan membingungkan investor, dunia usaha, dan publik.