Ganjar Sebut Solusi Bereskan Tumpang Tindih Pertahanan dan Keamanan

Tumpang tindih sektor pertahanan dan keamanan merupakan salah satu persoalan yang diangkat panelis dalam debat ketiga Capres, di Istora Senayam, Minggu, 7 Januarai 2024. Dalam debat semalam, para panelis meminta solusi yang ditawarkan para Capres dalam mengatasi persoalan tersebut.

Merespon pertanyaan panelis terkait solusi, Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengatakan bahwa solusi atas persoalan tersebut harus dimulai dari pemimpin tertinggi ketiga matra, yaitu Presiden.

"Membereskan yang tumpang tindih, dan itu harus dimulai dari pemimpin yang punya komitmen untuk membereskan, siapa dia? Pemimpin tertinggi, Presiden", kata Ganjar dalam debat itu. 

Ganjar berjanji akan membenahi tumpang tindih lembaga yang menangani masalah pertahanan dan keamanan, jika memenangi pertarungan Pilpres 2024.

Menurut dia, masalah itu hanya bisa dibereskan oleh seorang presiden. Eks Gubernur Jawa Tengah itu menguraikan jawabannya dengan menyebut contoh.

Saat ini, kata Ganjar, selain TNI AL, ada banyak lembaga yang mengurusi soal pertahanan dan keamanan laut, seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), Polisi Air dan Udara (Polairud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut Ganjar, semua Lembaga itu harus diatukan dalam sebauh Lembaga bernama coastguard.

"Maka sekian lembaga yang mengurus laut mesti disatukan dalam sebuah wadah coastguard," tegas dia.

Hal serupa, lanjut Ganjar, juga harus diterapkan di sektor keamanan. Ganjar menyatakan harus ada sinergi antara TNI dan Polri dalam mengatasi terorisme. 

Dia menilai Polri harus berada di garda terdepan dalam pemberantasan terorisme. Sementara TNI, menurut Ganjar, mendukung Polri.

“Ketika kemudian terjadi pada situasi Indonesia yang lain yang membutuhkan, katakan, bantuan dari TNI, maka di situlah kemudian on call, mereka, 'kami butuh bantuan' maka, dibantu," kata Ganjar.

Selain TNI dan Polri, Ganjar juga menyebut peran serta Masyarakat. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berjanji akan melibatkan masyarakat. 

"Kita mesti mengambil inisiatif karena peran-peran sampai tingkat lokal itu ada, bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama, mesti kita lakukan," ujar Ganjar.

Ia menegaskan, pada prinsipnya, pembenahan tumpeng tindih di sektor pertahanan dan keamanan harus bisa dilakukan oleh seseorang yang bisa mengambil keputusan, yaitu presiden.

"Maka pemimpin tertinggi harus berani mengambil keputusan itu sehingga tumpang tindih yang selama ini selalu saja menjadi perdebatan yang tidak ada hentinya, maka diselesaikan di meja presiden," kata dia.

Debat ketiga mengangkat tema pertahanan, kemanan, hubungan internasional dan geopolitik.