Gus Yahya, Gus Muhaimin Dan Relasi NU-PKB

Oleh. : Adlan Daie
Pemerhati Sosial Politik & Keagamaan.

JAKARTA, INAKORAN

Statement Gus Yahya Ketua Umum Nahdlatul.Ulama (NU) bahwa NU tidak boleh menjadi alat politik PKB dan tidak boleh dimonopoli satu "warna politik"  penting diletakkan dalam konteks secara proporsional agar tidak bias dan "liar" ditafsir oleh para pengamat politik.  Virdika Rizky Pratama, seorang peneliti di "Para Syindicated" misalnya membaca statement Gus Yahya di atas dengan kesimpulan yang melompat dan klaim yang terburu buru bahwa PKB akan sulit mesra dengan PBNU dibawah kepemimpinan Gus Yahya (Kompas.TV, 30 Desember 2021).

Jelang Muktamar NU ke 34 di Lampung keduanya diframing opini seolah olah jika Gus Yahya terpilih menjadi Ketua Umum PBNU akan menjadi ancaman bagi Gus Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB.  Gus Yahya lalu memposting tulisannya berjudul "Orang Orang NU-ku" disertai foto kebersamaan bertiga (Gus Yahya, Gus Muhaimin dan Gus ipul ) duduk di sebuah meja makan sebagaimana diakui Gus Yahya foto tersebut diambil pada  pada tanggal 21 Oktober 2021,  Itulah cara elegan "dua gus" menjawab opini "liar" tentang mereka jelang Muktamar NU Lampung yang sempat "memanas".

Tulisan ini tentu tidak akan membahas secara khusus pergaulan panjang Gus Yahya dan Gus Muhaimin sejak muda dan berproses menjadi bagian lingkaran dalam politik GusDur kecuali dalam konteks menjelaskan.relasi NU dan PKB yang "unik" dan tidak dimiliki partai partai lain manapun bahwa proses pendirian PKB  jelas diinisiasi oleh PBNU (bukan perorangan pengurus PBNU ) dengan membentuk tim lima untuk mendesain berdirinya partai wadah aspirasi politik warga Nahdiyyin dalam rangka merespon dinamika keterbukaan kran politik di awal era Reformasi.

Karena itu, NU dan PKB diikat relasi historis, ideologis dan aspiratif meskipun fungsi dan struktur organiknya berbeda satu sama lain. PKB alat perjuangan politik praktis NU untuk menjaga dan memelihara paham dan tradisi keagamaan NU, mengukuhkan politik kebangsaan NU, memperjuangkan kepentingan NU dan rakyat Indonesia secara umum. Keberhasilan ditetapkannya Hari Santri Nasional (HSN) dan undang undang tentang Pesantren sebagai "icon" khas kepentingan NU tidak lepas dari perjuangan politik PKB. Di situlah peran politik PKB sebagai wadah aspirasi warga NU.

Dengan kata lain, PKB berperan menjalankan fungsi politik praktis NU akan tetapi  NU sebagai "jam iyah" tetap berisfat  independen secara organisatoris. Tidak dalam kooptasi PKB karena struktur kepengurusannya baik di level PBNU maupun struktur NU dibawahnya diisi para kiai sangat berwibawa, para aktivis NU dari beragam partai politik dan para akademisi lintas afiliasi politik. Justru sebaliknya banyak ketua NU di daerah memanfaatkan posisinya untuk kepentingan politik pribadinya yang belum tentu pararel dengan kepentingan elektoral PKB.

Jadi, tidak ada gunanya framing membentur benturkan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU dan Gus Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB.  Dua "Gus" ini sudah sangat paham relasi NU dan PKB sebagaimana disampaikan Gus Yahya sendiri bahwa NU dan PKB memiliki relasi yang berjalan alami (CNN,. 30 Desember 2021). Artinya, persepsi warga NU dalam hal pilihan politik sudah terbentuk secara otomatis ke PKB.  Itulah uniknya relasi NU dan PKB  yang dalam temuan survey SMRC (2018) PKB memiliki "party id" kuat di rumpun pemilih warga NU